Pemkot Bandung akhirnya menemukan solusi untuk penataan PKL di sepanjang koridor Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Para pedagang jalanan ini nantinya akan direlokasi ke sejumlah titik yang disiapkan pemerintah daerah.
Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, jumlah PKL secara keseluruhan di Kota Bandung tercatat mencapai 12.091. Rencananya, mereka akan direlokasi ke beberapa titik UMKM Center yang dalam waktu dekat akan diresmikan Pemkot Bandung.
"Insya Allah kita sebentar lagi akan melakukan peluncuran terkait UMKM Center di 30 Kecamatan. Hal ini tentunya dikaitkan dengan program BRT, para PKL yang terkena penertiban jalur ini akan dialihkan ke sana," kata Erwin.
Berdasarkan informasi yang ia terima, BRT Bandung Raya masih dalam tahap lelang di Kementerian Perhubungan. Dua depo di Kota Bandung akan dibangun, yakni, di Cicaheum dan Leuwipanjang.
Di dua lokasi itu, Erwin mengaku masih memutakhirkan data berapa PKL yang rencananya akan direlokasi. Sebab berdasarkan hasil pendataan, jumlah pedagang yang berjualan di koridor BRT terus berubah.
"Jadi, data dari kami, PKL di koridor BRT ada 700-an. Waktu itu sempat ada seribu lebih, lalu berubah lagi. Data terakhir hanya sekitar 290. Makanya kita menunggu kepastian langsung dari Kementerian Perhubungan, berapa jumlah pasti yang harus didata," ungkap Erwin.
Ia mengatakan, secara regulasi, sebetulnya tidak ada kompensasi apapun untuk para PKL yang terdampak di koridor BRT. Namun dari sisi kemanusiaan, Pemkot Bandung tidak ingin para pedagang itu nantinya kehilangan mata pencaharian yang sudah lama mereka geluti.
"Posisinya kalau bicara di Perda, kita ini memang tidak ada kompensasi. Tetapi tentunya bukan hal itu yang kita kedepankan, karena PKL ini adalah penunjang perekonomian keluarga ke depan," katanya.
"Jumlah ini ada 12.000 PKL. Jika dikalikan dengan anggota keluarganya, dampaknya akan sangat luas. Jadi tentunya kami akan mendukung para PKL, tetapi akan kami arahkan agar memiliki kehidupan yang lebih baik," pungkasnya.
(ral/orb)