.webp)
Deretan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian serius DPRD Jawa Barat. Rentetan kejadian itu harus menjadi alarm bagi Jawa Barat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya penyelamatan lingkungan.
Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan menuturkan, Jawa Barat memiliki kondisi kerawanan bencana yang tak kalah tinggi dibanding provinsi lain di Sumatera. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya bereaksi setelah kejadian, tetapi memperketat antisipasi sejak dini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kejadian di Sumatera memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Jawa Barat untuk melakukan antisipasi terkait kondisi alam yang ada di Jawa Barat," ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Iwan menyebut bencana di Sumatera adalah pengingat bahwa ancaman serupa bisa terjadi kapan saja dan alarm alam sudah sejak lama muncul di Jawa Barat.
"Sebetulnya kejadian di Jabar hampir tiap tahun, kemarin alarm pertama di Sukabumi dan itu terus ke Cianjur hingga Pangandaran ada titik-titik yang sudah jadi langganan bencana," ungkapnya.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah memperkuat sistem antisipasi menyeluruh, mulai dari edukasi masyarakat hingga kesiapan pascabencana.
"Bencana alam ini sesuatu yang sukar terprediksi tapi dari gejalanya kita bisa prediksi. Datangnya kita enggak tahu, tapi prediksinya kita bisa lihat melalui keilmuan dan alarm awal," kata Iwan.
"Jadi sangat penting dan strategis kita harus menyiapkan mulai dari edukasi masyarakat, warning kondisi alam, memulai lagi gerakan menanam. Sampai pascabencana kita harus sudah siap. Minimal menu ini sudah harus disiapkan," tegasnya.
Pemerintah Diminta Lebih Tegas
DPRD menilai sejumlah pembangunan yang berpotensi mengganggu kawasan resapan air dan ruang hijau masih kerap terjadi. Iwan menyebut Gubernur Jabar telah beberapa kali memberikan peringatan, tetapi pengawasan harus diperketat.
"Gubernur selalu mewarning pentingnya menjaga alam, makanya beberapa aktivitas pembangunan yang nyerempet mengganggu resapan air dan lingkungan segala macam ada tindakan dan ini perlu diantisipasi," ucapnya.
Ia mengingatkan, jika kerusakan lingkungan dibiarkan, dampaknya tak akan terbendung. Di sisi lain menurutnya, faktor manusia kerap memperparah bencana. Karena itu, DPRD meminta pemerintah tegas menertibkan pembangunan yang tidak sesuai peruntukan.
"Memang kita harus tegas menyetop pembangunan yang mengganggu lingkungan, atau memang bukan tempat untuk dibangun," ucap politisi PKS ini.
Ia meminta pemerintah tidak memberikan peluang terhadap pembangunan yang berisiko merusak lingkungan. Selain pemerintah, masyarakat juga diminta lebih teliti saat membeli atau menempati lahan.
"Pemerintah harus aktif menertibkan dan jangan memberikan peluang. Lebih baik tingkatkan penyadaran sebagai pengambil kebijakan, tidak boleh melakukan dan membuka ruang," katanya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. "Jangan sampai kita jadi penyebab walaupun sedikit. Kasarnya buang sampah ke got itu sama dengan pelaku, itu hal kecilnya," tutupnya.
(bba/orb)
