.webp)
Di balik ribuan rumah warga yang kini berubah lebih layak huni, ada sekelompok kecil orang yang jarang muncul di permukaan. Mereka bukan pejabat struktural. Mereka juga bukan kontraktor besar.
Mereka adalah Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Koordinator Fasilitator (Korfas) orang-orang yang setiap hari berjalan dari kampung ke kampung memastikan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) benar-benar tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam program RTLH Kabupaten Sukabumi, peran mereka bukan pelengkap. Justru mereka kerap menjadi garda terdepan. Tugasnya dimulai sejak fase paling awal sampai tahap akhir pembangunan.
Menurut pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menjelaskan bahwa TFL dan Korfas direkrut khusus untuk memastikan proses verifikasi RTLH berjalan transparan dan akurat. "Verifikasi dan validasi data dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan transparan," ujar Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi.
Pernyataan itu bukan formalitas belaka. Data yang diberikan kepada detikJabar menjelaskan bahwa TFL dan Korfas melakukan pengecekan langsung ke rumah warga yang diusulkan desa.
Mereka menilai kondisi struktur bawah dan atas bangunan, pencahayaan, penghawaan, hingga akses air minum dan sanitasi. Semua itu menjadi dasar menentukan apakah sebuah rumah benar-benar memenuhi kriteria RTLH atau tidak.
Di lapangan, tugas mereka sering kali bukan perkara ringan. Dokumen menyebutkan banyak titik RTLH berada di lokasi sulit akses sempit, jalan menanjak, hingga pemukiman di wilayah yang tidak bisa dijangkau kendaraan. Beberapa lokasi bahkan membutuhkan tambahan biaya operasional yang ditutup melalui swadaya pemilik rumah, desa, dan kecamatan.
Setelah verifikasi selesai, tugas TFL dan Korfas belum tuntas. Mereka mengawasi seluruh alur pekerjaan dari awal hingga selesai. Setiap kiriman material dicek kesesuaiannya dengan RAB. Setiap progres pembangunan didokumentasikan. Setiap perubahan kondisi di lapangan dilaporkan. Dokumen menyebutkan bahwa pengawasan fisik dari 0 sampai 100 persen menjadi tanggung jawab langsung TFL dan Korfas.
"Peran ini penting karena program RTLH bersifat stimulan. Artinya, warga ikut berswadaya. TFL kerap menjadi penyambung komunikasi antara pemilik rumah, pemerintah desa, kecamatan, dan Disperkim. Jika ada hambatan teknis atau kebutuhan tambahan, TFL mengoordinasikannya sebelum menghambat proses pembangunan," jelas Sendi.
Pada saat yang sama, mereka juga mengawal kolaborasi pemerintah dengan masyarakat. Dokumen menjelaskan bahwa desa berperan mendata dan mengusulkan calon penerima, sementara kecamatan mengumpulkan dan meneruskan data ke Disperkim.
Lembaga nonpemerintah dapat terlibat memberikan dukungan tambahan. Di seluruh alur ini, TFL dan Korfas menjaga agar proses tetap sesuai pedoman dan standar. "Peran mereka ikut menentukan dampak besar yang dirasakan warga. Dalam data resmi, kami mencatat peningkatan kesehatan, penurunan risiko penyakit, peningkatan kenyamanan psikologis, hingga perbaikan kualitas belajar anak setelah rumah warga diperbaiki," jelas Sendi.
Sendi melanjutkan dampak positif pasca perbaikan rumah warga, menurutnya lingkungan lebih bersih, rumah lebih kokoh, dan kehidupan keluarga lebih stabil. Semua itu dimulai dari kerja verifikasi dan pendampingan yang dijalankan para TFL.
Kerja mereka memang tidak selalu terlihat. Tidak semua orang tahu bagaimana TFL berjalan dari satu kampung ke kampung lain, membawa formulir pengecekan, kamera dokumentasi, dan catatan teknis.
Mereka mungkin tidak duduk di depan panggung ketika laporan pembangunan disampaikan. Namun jejak pekerjaan mereka tampak di setiap dinding baru yang berdiri, setiap atap yang tak lagi bocor, dan setiap rumah yang kembali layak ditempati.
"Program RTLH Sukabumi tidak berdiri sendirian. Di balik angka ribuan rumah yang sudah ditangani, ada kerja sunyi para fasilitator yang memastikan satu hal sederhana, bantuan turun ke rumah yang benar-benar membutuhkan," pungkas Sendi.
(iqk/iqk)
