DPRD Jabar Restui Anggaran Rp120 Miliar untuk Beasiswa Peserta Didik Mulai 2026

DPRD Jabar Restui Anggaran Rp120 Miliar untuk Beasiswa Peserta Didik Mulai 2026

Bima Bagaskara - detikJabar
Selasa, 11 Nov 2025 14:33 WIB
Gedung DPRD jabar
Gedung DPRD Jawa Barat (Foto: Mukhlis Dinillah)
Bandung -

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengubah arah kebijakan bantuan pendidikan mulai tahun 2026. Program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang selama ini diberikan kepada sekolah swasta akan bertransformasi menjadi Beasiswa Peserta Didik.

Langkah ini menjadi titik balik penting dalam strategi Pemprov Jabar mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Fokusnya kini bukan lagi pada dukungan operasional sekolah, tetapi pada pemenuhan kebutuhan belajar siswa miskin dari Desil 1 hingga Desil 4.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung menjelaskan bahwa perubahan ini sejalan dengan gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin agar bantuan benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Gubernur cita-citanya berpikir bahwa dari sisi kewajiban anak, itu yang kemudian harus dicover. Mana yang harus dicover? Yang dicover adalah yang miskin ekstrem, yang namanya Desil 1," ujar Yomanius, Selasa (11/11/2025).

Berdasarkan Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun 2026 dengan total nilai Rp28,4 triliun yang disepakati, alokasi anggaran untuk program tersebut mencapai Rp120 miliar.

ADVERTISEMENT

Untung menyebut, beasiswa ini tidak hanya menanggung biaya sekolah seperti iuran bulanan, tetapi juga mencakup kebutuhan penunjang pendidikan lainnya, mulai dari seragam, buku, hingga perlengkapan belajar.

Meski berubah bentuk, sekolah swasta tetap menjadi pihak yang diuntungkan. Sekolah dengan jumlah siswa miskin lebih banyak justru akan menerima alokasi beasiswa lebih besar.

"Ini yang kemudian berubah. Berubah judul tetapi ujungnya akan sama. Tetapi yang membedakan, semakin banyak sekolah itu menerima siswa miskin, semakin banyak sekolah itu menerima bantuan pengganti BPMU," jelasnya.

Skema baru ini diharapkan dapat memastikan tidak ada satu pun siswa miskin di sekolah swasta yang terpaksa putus sekolah karena alasan biaya. "Sudah dibahas. Nah, jadi kita sedang menghitung lagi terus mana yang kurang," tutup Untung.




(bba/tey)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads