Rumah adalah tempat orang pulang. Namun bagi sebagian warga di Kabupaten Sukabumi, rumah masih berarti bangunan yang rapuh, lembap, atau sempit hingga tak sehat untuk ditinggali. Kondisi ini masih banyak ditemukan di sejumlah kecamatan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi menyebut, jumlah rumah tidak layak huni yang harus ditangani masih cukup besar.
"Berdasarkan dokumen RP3KP yang telah disusun, kondisi terkini RTLH sebesar 2.4406 unit, dan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 sudah tertangani sebanyak 6.828 unit RTLH," ujar Sendi Apriadi, didampingi Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rudi Abdullah.
Artinya, masih ada puluhan ribu rumah yang menunggu giliran perbaikan. Program ini sendiri bukan bantuan penuh. Pemerintah memberikan stimulan untuk kebutuhan dasar perbaikan, sementara warga melengkapinya lewat swadaya bersama keluarga atau lingkungan sekitar.
Penerima bantuan juga ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Sendi menjelaskan hal itu dilakukan agar program tepat sasaran.
"Warga negara Indonesia yang pernah sudah berkeluarga memiliki KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan domisili tetap memiliki atau menguasai tanah dengan status tanah hak milik dan dibuktikan dengan surat keterangan tanah," katanya.
Rumah tersebut juga harus satu-satunya tempat tinggal, benar-benar tidak layak, dan pemiliknya belum pernah menerima bantuan serupa. Untuk memastikan hal itu, verifikasi dilakukan langsung ke lapangan.
"Agar tepat sasaran dan transparan, Disperkim merekrut Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Koordinator Fasilitator (Korfas). Tugas dari TFL dan Korfas adalah melakukan pengecekan kriteria kelayakan penerima bantuan RTLH serta melakukan penilaian terhadap ketidaklayakan rumah," jelas Sendi.
Simak Video "Video: Cerita Kepanikan Penyintas Banjir Bandang Cisolok Sukabumi"
(sya/mso)