Cita-cita Dedi Mulyadi: Pemerataan Pembangunan hingga Desa Jadi Investor

Jejak Pradana

Cita-cita Dedi Mulyadi: Pemerataan Pembangunan hingga Desa Jadi Investor

Bima Bagaskara - detikJabar
Jumat, 07 Nov 2025 16:17 WIB
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Bandung -

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak sekadar bicara pembangunan infrastruktur. Dalam pandangannya, masa depan Jawa Barat harus dibangun dari keadilan yang menyentuh hingga akar paling kecil yaitu desa.

Itulah cita-cita besar yang ingin diwujudkan Dedi. Visi jangka panjang yang disebutnya sebagai peta jalan menuju kemandirian ekonomi desa dan pemerataan pembangunan di seluruh penjuru Jawa Barat.

"Membangun keadilan pembangunan secara merata," kata Dedi saat bicara soal cita-citanya untuk Jawa Barat ke depan dalam program Jejak Pradana bersama Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting, beberapa waktu lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peta besar pembangunan Jawa Barat telah ia rancang hingga 2028. Bagi Dedi, setiap tahun harus punya jenjang dan arah yang jelas. Tahun 2025, misalnya, menjadi fase untuk menuntaskan apa yang menjadi kewajiban provinsi, dari infrastruktur dasar hingga layanan publik.

ADVERTISEMENT

"Di 2025 sisa anggaran yang saya miliki fokus menjadi kewajiban provinsi. Di 2026 itu kita mengerjakan yang menjadi kewajiban provinsi dan yang menjadi kewajiban kabupaten. Jadi kewajiban kabupaten, Pangandaran utangnya kita bayarin sebagian. Kemudian jalan-jalan kabupaten, kita mulai bangunkan. Irigasi-irigasi mulai kita sambungkan," ujar KDM, sapaannya.

Menurut Dedi, prinsip keadilan pembangunan bukan sekadar soal pemerataan fisik, tapi juga menghidupkan kembali identitas lokal. Karena itu, pada 2026, ia berencana membangun kampung-kampung khas di seluruh kabupaten, masing-masing dengan keunikan dan akar budaya Sunda yang kuat.

"Saya sudah meminta ada kampung-kampung yang original. Seratus rumah dibangunkan oleh Pemprov di setiap kabupaten ada identity. Sehingga Sunda sebagai nilai historikalnya tidak boleh hilang dan itu masa depan," tuturnya.

Langkah tersebut, Dedi menambahkan, merupakan bagian dari strategi jangka panjang menghadapi derasnya arus industrialisasi dan urbanisasi di Jawa Barat, daerah yang kini menjadi bagian dari kawasan megapolitan Jakarta. Setelah provinsi dan kabupaten tertata, Dedi berencana mengarahkan fokus ke desa-desa. Tahun 2027, menurutnya, akan menjadi masa gempuran besar-besaran pembangunan desa.

"Kemudian di 2027 kita akan mulai di desa. Artinya ada gempuran pembangunan besar-besaran untuk desa-desa terkoneksi. Karena kan yang besarnya sudah, tengahnya sudah, tinggal yang kecilnya. Jadi kita mulai dari yang besar dulu," ucap Dedi.

Visi itu tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur saja. Tahun 2028, Dedi bermimpi menjadikan Jawa Barat sebagai daerah investasi rakyat, di mana dana provinsi bukan lagi hanya untuk membangun, tapi juga menjadi modal produktif yang menguntungkan masyarakat.

"Jadi alokasi yang kita miliki dulu untuk bangun jalan sudah selesai, jembatan sudah selesai, irigasi sudah selesai, sekolah selesai, rumah sakit selesai, puskesmas selesai, pusat-pusat layanan masyarakat selesai, kita sudah akan mengarah 2028 itu uang Pemprov (Jabar) ini harus menjadi dana investasi," katanya.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

Salah satu gagasan paling visioner Dedi adalah menjadikan desa sebagai pemegang saham. Ia mencontohkan kepemilikan saham di Bank BJB, di mana saat ini saham mayoritas dimiliki oleh Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.

"2028 saya ingin itu juga menjadi sahamnya desa. Desa menjadi menjadi pemilik saham ya dia harus ikut di bursa saham, ikut beli. Saya mau nyari mekanismenya gimana caranya dana Provinsi Jawa Barat bisa terdistribusi ke desa dan desa menjadi pemegang saham. Sehingga mimpi saya ke depan desa punya tadi pendapatan yang berasal dari dividen BUMN-nya," tutur Dedi.

Jika mimpi ini terwujud, Dedi menegaskan, desa tidak lagi bergantung pada bantuan dari pusat. Mereka bisa mandiri secara ekonomi dan menjadi bagian dari sistem investasi daerah.

"Kalau kabupaten sudah punya, provinsi sudah punya. kalau semakin besar dana yang dimiliki di desanya, saya punya mimpi mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan desa tidak mesti lagi mendapat suntikan dana desa lagi, bantuan keuangan desa. Kenapa? Mereka sudah memiliki pendapatan secara otonom yang dikelola oleh BUMN," ujar Dedi.

Jejak Pradana adalah potret dedikasi setahun pertama untuk negeri. Talk show inspiratif ini akan menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah maupun swasta yang berdedikasi memajukan negeri dalam setahun terakhir. Saksikan konten lengkapnya di detik.com/jejak-pradana.

Halaman 2 dari 2


Simak Video "Video: Respons Dedi Mulyadi Kala Disebut Gubernur Konten"
[Gambas:Video 20detik]
(bba/dir)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads