.webp)
Kurang dari setahun sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mulai menunjukkan jejak kepemimpinan. Di tangannya, rasionalisasi anggaran tak menjadi alasan untuk menahan laju pembangunan. Meski nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurun, arah belanja publik justru melonjak.
Menurut data Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sepanjang tahun 2025 telah terbangun 664 kilometer jalan baru, 14.259 unit penerangan jalan umum (PJU), serta normalisasi sungai sepanjang hampir 14 kilometer. Tak berhenti di situ, Pemprov Jabar juga menyalurkan 100 ribu sambungan listrik gratis bagi rakyat miskin, memperbaiki 1.270 unit rumah tidak layak huni (rutilahu), dan mendirikan 12 sekolah baru beserta 764 ruang kelas baru serta 150 ruang kelas hasil perbaikan.
Program sosial juga menyentuh sektor paling dasar. Hampir satu juta warga Jabar kini terdaftar sebagai penerima asuransi ketenagakerjaan, mulai dari ojek online, asisten rumah tangga, petani, nelayan, buruh bangunan, hingga kuli panggul di pasar. Selain itu, 3.500 anak dari keluarga miskin mendapat beasiswa berupa seragam dan biaya sekolah gratis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedi Mulyadi menyebut capaian itu lahir dari keberanian melakukan realokasi anggaran besar-besaran, memindahkan belanja yang tak berdampak langsung menjadi belanja publik yang konkret. Hal itu disampaikan Dedi kepada Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting dalam program Jejak Pradana, beberapa waktu lalu.
"Yang pertama bisa dilihat dari progres pembangunan. Di Jawa Barat melakukan realokasi anggaran, memindahkan belanja-belanja yang dianggap tidak penting menjadi belanja kebutuhan publik," ujar KDM, sapaannya.
Meski harus menghadapi situasi fiskal yang tidak mudah dengan APBD Jawa Barat yang turun dari Rp36,7 triliun di 2024 menjadi Rp31,6 triliun di 2025 dan diproyeksikan hanya Rp28,4 triliun pada 2026, Dedi justru memperkuat arah pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. "Dulu belanja infrastruktur jalan itu di waktu anggaran Rp37 triliun, kisarannya hanya Rp400 miliar, hari ini Rp3 triliun. Itu relokasi itu. Gubernur ke perjalanan dinas dari Rp1,5 miliar menjadi Rp100 juta," tuturnya.
Perubahan paling mencolok terjadi pada sektor dasar, jalan, penerangan, listrik, dan pendidikan. Dedi mencontohkan, anggaran untuk pemasangan PJU yang sebelumnya hanya sekitar Rp30 miliar kini melonjak hingga Rp800 miliar. Sementara belanja penyambungan listrik gratis bagi warga miskin meningkat hampir 20 kali lipat, dari sekitar Rp20 miliar menjadi Rp400 miliar.
"Bangun sekolah dulu hampir enggak ada. Ruang kelas baru enggak pernah dibangun, sekolah baru enggak dibangun. Jari ini kita hampir menyentuh anggaran hampir Rp1 triliun untuk apa namanya rehabilitasi sekolah, bangun ruang kelas baru," kata Dedi.
Dalam sektor sumber daya air (PSDA), Dedi menilai Jawa Barat selama ini terlalu bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Ketika DAK tidak turun, penanganan banjir pun terbengkalai. Ia pun memutuskan menggunakan dana provinsi sendiri.
"Hari ini kita bisa menyentuh hampir angka Rp450 miliar. Alat-alat berat, misalnya kayak backhoe, mobil pengangkut, hari ini hampir ada di semua kabupaten dan kita sebar sehingga menangani bencana segala macam kita sudah sangat siaga," tuturnya.
Semua langkah itu, menurut dia, adalah bukti bahwa kinerja tak harus bergantung pada besar kecilnya anggaran. "Seluruh rangkaian belanja ini dilakukan sebagai bukti bahwa anggaran menurun bukan berarti kinerja menurun," ucap Dedi menegaskan.
 Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam program Jejak Pradana bersama Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting. (Foto: Agung Pambudhy/detikcom) |
Selain pembangunan fisik, Dedi juga memperluas perlindungan sosial melalui asuransi ketenagakerjaan bagi kelompok masyarakat rentan dengan 1 juta masyarakat sebagai penerima manfaat. "Kita baru ngelayanin 1 juta orang dulu antara kabupaten kota 500 ribu dan provinsi 500 ribu, jadi 1 juta. Ini 500 ribu ditanggung provinsi, 500 ribu ditanggung kabupaten kota, 1 juta orang dilindungi," katanya.
Lalu di bidang pendidikan, Dedi memastikan kebijakan sekolah gratis tanpa pungutan kini berjalan di seluruh sekolah negeri. Tahun depan, ia menargetkan seluruh anak dari keluarga miskin di sekolah swasta juga akan menerima bantuan serupa.
"Dan kemudian pendidikan free. Tanpa pungutan sama sekali sekarang di seluruh sekolah negeri dan di tahun depan seluruh anak Jawa Barat sekolah swasta free yang kategori miskin," ujarnya.
"Bukan hanya sekolahnya yang dibayarin oleh pemerintah, bajunya, sepatunya, tasnya kita siapin. Seluruh sekolah swasta yang dia kategorinya orang miskin. Jadi uangnya diberikan kepada siswanya, siswanya bayaran sendiri," tutur Dedi menambahkan.
Jejak Pradana adalah potret dedikasi setahun pertama untuk negeri. Talk show inspiratif ini akan menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah maupun swasta yang berdedikasi memajukan negeri dalam setahun terakhir. Saksikan konten lengkapnya di detik.com/jejak-pradana.
