Pemerintah Gandeng WHO untuk Permudah Akses Kacamata Murah

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan World Health Organization (WHO) berkomitmen menghadirkan akses layanan kesehatan mata serta alat bantu penglihatan yang lebih terjangkau. Komitmen ini ditandai melalui bergabungnya Indonesia dengan SPECS 2030.

Adapun SPECS 2030 adalah inisiatif yang diluncurkan WHO untuk mengatasi penyebab utama gangguan penglihatan di seluruh dunia, yakni kesalahan refraksi mata atau gangguan fokus mata yang tidak terkoreksi. Bergabungnya Indonesia dengan inisiatif ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama yang dilakukan di RS Cicendo Kota Bandung, Kamis (9/10/2025).

"Kerja sama dengan WHO ini adalah untuk menanggulangi rekfrasi, dan memberikan akses layanan yang lebih baik. Kerja sama lintas sektoral bisa ditingkatkan, sehingga angka gangguan rekfraksi di Indonesia bisa diturunkan," ungkap Direktur Utama RS Cicendo Antonia Kartika.

Antonia memaparkan, saat ini prevelensi kebutaan di Indonesia tergolong tinggi, yakni mencapai 3 persen. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kelainan refraksi mata yang tidak ditangani.

"Kelainan refraksi ini bisa kena di semua kelompok usia. Kalau kena di kalangan anak-anak, akan berdampak buruk karena bisa menurunkan potensi belajar dan produktivitas mereka," terangnya.

Sementara itu, Koordinator Pengelolaan Penyakit Tidak Menular, Regional WHO untuk Pasifik Barat Rolando Enrique Domingo mengatakan WHO juga akan membantu orang-orang dengan kondisi low vision, tak hanya untuk kelainan refraksi. Salah satu fokus yang akan didorong adalah melalui kerjasama sektor swasta untuk bisa menurunkan harga alat bantu penglihatan termasuk kacamata.

"Dukungan ini merupakan bagian dari program global dalam semua aspek. Mulai dari pendidikan, pemantauan, hingga kerja sama dengan sektor swasta untuk menurunkan biaya kacamata. Untuk ini, Kantor Pusat Global WHO dan kantor regional akan mendukung Indonesia," ungkap Enrique.

Gencarkan Screening di Kewilayahan

Untuk mengatasi tingginya jumlah penderita kelainan refraksi mata di Indonesia, Kementerian Kesehatan juga telah melucurkan program Peta Jalan Upaya Kesehatan Penglihatan Indonesia 2025-2030. Salah satunya diwujudkan melalui skrining gangguan penglihatan yang akan diperluas ke berbagai daerah.

Ketua Tim Kerja Kesehatan Gigi Mulut dan Indra Kemenkes RI Prihandriyo Sri Hijranti menjelaskan, pemerintah juga bakal memastikan ketersediaan alat bantu penglihatan dengan harga terjangkau melalui dukungan sektor swasta.

"Setelah pemeriksaan di rumah sakit, nanti kita dapat persediaan kacamata untuk koreksinya, dan itu kita coba link-kan dengan beberapa sektor swasta yang memang sudah mau terlibat untuk memberikan akses kepada kacamata yang terjangkau," paparnya.

Selain itu, pemerintah juga disebut bakal menggencarkan gerakan pemeriksaan mata gratis di berbagai daerah melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) maupun inisiator lain termasuk NGO.

"Penggerakan masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas ini penting. Ke depannya, kita juga akan melibatkan FKTP lainnya dan NGO yang berminat dalam screening komunitas, agar masyarakat bisa memanfaatkannya minimal setahun sekali," ujarnya.

Peta ini menargetkan minimal 80 persen dari total orang yang mengalami gangguan penglihatan di Inodnesia sudah memiliki akses terhadap alat bantu penglihatan di tahun 2030.