.webp)
Evaluasi besar-besaran bakal dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) imbas rentetan kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah.
"Kita sudah konsolidasi juga tinggal dioptimalkan dan kemarin arahan gubernur saat rapat dengan BGN, kita harus melakukan evaluasi yang komprehensif dengan jajaran BGN, ada kordinator wilayah sampai kepala SPPG jadi kita harus melakukan evaluasi," ucap Sekda Jabar Herman Suryatman, Kamis (2/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Evaluasi pertama yang akan dilakukan kata Herman yakni sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG diharuskan memenuhi dua sertifikasi yakni soal tata kelola dapur dan higienitas menu MBG.
"Ada dua sertifikat soal tata kelola dan higienitas yang harus dipenuhi oleh semua SPPG. Itu potrait yang langsung bisa disimpulkan karena terbatas yang sudah punya sertifikat. Dengan harapan supaya kualitas barang yang masuk dan kualitas pengelolaannya betul-betul sesuai standar," ucapnya.
Herman mengungkapkan, Pemprov Jabar menginginkan agar perekrutan pegawai SPPG melibatkan langsung masyarakat lokal. Hal ini dilakukan agar program MBG memberi dampak luas selain pemenuhan gizi bagi anak.
Selain itu, pihaknya juga menginginkan agar proses pendistribusian menu MBG terlebih dahulu melewati tahap test food yang dilajukan oleh petugas kesehatan yang berkompetensi.
"Agar masakan yang sudah selesai tersaji dan akan didistribusikan, harus dites dulu, ada tes food dan ini dilakukan oleh petugas teknis kesehatan dan ini masih dibahas," terangnya.
Herman juga menyebut, Pemprov Jabar menginginkan agar anggaran besar program MBG di Jawa Barat yang mencapai Rp50 triliun dapat memutar roda ekonomi masyarakat. Karenanya dia menginginkan segala kebutuhan MBG dibelanjakan dari bahan baku lokal.
"Gubernur juga meminta agar SPPG ini mendorong siklus ekonomi lokal dan berdampak pada ekosistem perekonomian daerah. Jika SPPG di Jabar terbangun ada Rp50 triliun uang bergulir. Kita ingin memastikan Rp50 triliun itu berputar di Jabar. Otomatis bahan baku dan sebagainya manfaatkan yang ada di Jawa Barat, di lingkungan setempat," tuturnya.
Evaluasi juga dilakukan untuk lokasi dapur dimana sekolah yang memiliki jumlah siswa terbilang banyak, diusulkan bisa mendirikan dapur mandiri.
"Hanya masukan bagi sekolah yang siswanya banyak diberikan ruang yang bisa sinergi dengan pemda untuk membangun dapur di sekolah itu, itu masukan," ucap Herman.
Menurutnya, poin-poin evaluasi itu saat ini sedang digodok oleh Pemprov Jabar yang kemudian diusulkan ke BGN. Diharapkan dalam waktu dekat, terjalin kesepakatan agar poin-poin itu bisa terealisasikan dan kasus demi meminimalisir munculnya kasus keracunan.
"Masukan ini lagi dikaji BGN dan akan dituangkan ke dalam MoU antara gubernur dan BGN. Ini lagi digodok sedang berjalan, mudah-mudahan secepatnya selesai dan dijadwalkan gubernur bertemu lagi dengan BGN apa yang disepakati, jadi masukan yang tadi feedback untuk BGN," pungkasnya.
(bba/sud)
