Upaya Pemkab Bandung Percepat Penerbitan SLHS untuk SPPG

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus berupaya percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG yang telah dibangun. Hal ini dilakukan agar program MBG bisa berjalan dengan baik.

Sebanyak 147 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dibangun di wilayah Kabupaten Bandung untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Targetnya sebanyak 361 dapur SPPG telah dibangun pada akhir tahun 2025.

"Saya optimis Desember (2025) selesai 361 titik SPPG, karena sasaran kita 1.253.000 penerima manfaat. Tentunya memang secara faktual di lapangan anak-anak kita itu sangat mengharapkan dan ingin segera," ujar Bupati Bandung Dadang Supriatna kepada awak media, Kamis (2/10/2025).

Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut terus dilakukan percepatan di Kabupaten Bandung. Salah satu upayanya adalah dengan adanya SLHS bagi sejumlah dapur yang telah dibentuk.

"Saya sudah meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan percepatan. Selain itu, sudah pula menugaskan Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk melihat sisi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," katanya.

Proses persyaratan SLHS tidak bisa segera diterbitkan. Hal tersebut harus melalui berbagai prosea verifikasi dan pemeriksaan oleh pihak terkait.

"Menurut penyampaian Ketua Umum Himpunan Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), pemenuhan persyaratan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi pada SPPG bisa rampung dalam 14 hari," ucapnya.

Dadang menjelaskan salah satu syarat mendapatkan SLHS adalah setiap SPPG bisa mengirimkan orang untuk mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Kemudian relawan yang mengikuti pelatihan tersebut minimal sebanyak 20 orang per SPPG.

"Sehingga nanti tidak ada lagi kekurangan ataupun kesalahan dalam memasak dan juga delivery atau penyaluran kepada penerima manfaat," ungkapnya.

Menurutnya sebanyak enam ribu tenaga dari sejumlah SPPG di Kabupaten Bandung segera mengikuti pelatihan sebagian bagian dari syarat penerbitan SLHS. Pelatihan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat di Kabupaten Bandung.

"Iya sekitar 6.000 orang yang akan dilatih untuk bagaimana mengatasi dan melakukan langkah-langkah. Sehingga bisa menghasilkan hasil masak yang higienis," tuturnya.

Dadang menambahkan upaya penerbitan SLHS di SPPG yang ada di Kabupaten Bandung adalah salah satu antisipasi peristiwa keracunan. Makanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus melakukan evaluasi dan pertemuan.

"Ini adalah salah satu langkah konkrit dari pemerintah Kabupaten Bandung bersama Forkopimda. Salah satunya dengan dihadirkannya SPPG yang hari ini dilaksanakan," bebernya.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) Bidang Ketahanan Pangan Nasional memberikan respons baik terhadap jalannya program prioritas Prabowo Subianto di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah adanya Satgas MBG.

"Pemkab Bandung dapat menyelesaikan potensi persoalan pada pelaksanaan MBG, Sekolah Rakyat, maupun Koperasi Merah Putih," kata Staf Ahli Kemenkopolkam Bidang Ketahanan Pangan Nasional Marsekal Muda Oka Prawira.

Oka menilai Pemkab Bandung bisa menjadi percontohan bagi daerah lain untuk pelaksanaan MBG. Salah satunya faktornya adalah dengan adanya pembentukan Satgas MBG.

"Nah, ini untuk di Kabupaten Bandung justru ini menjadi contoh yang tentunya bisa diadop oleh kabupaten atau wilayah yang lain. Apalagi dengan adanya Satgas tadi yang dibentuk oleh Pak Bupati. Ini bentuk sosialisasi bagaimana mekanisme MBG dan bagaimana penguatan teknis MBG yang harus memang disosialisasikan kepada seluruh masyarakat," pungkasnya