.webp)
Sejumlah tambang di kawasan Parung Panjang, Bogor ditutup sementara atas perintah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Penutupan dilakukan karena rentetan persoalan yang terjadi akibat aktivitas tambang yang banyak dikeluhkan masyarakat Parung Panjang.
Menurut data, dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari 2019 hingga 2024, sebanyak 195 orang meninggal di jalanan akibat terlindas, tersenggol, atau bertabrakan dengan truk tambang. Selain itu, ada 104 orang mengalami luka berat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merespons hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Jabar Uden Dida Efendi menilai langkah tersebut perlu disertai solusi jangka panjang agar tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak, terutama penambang yang sudah berinvestasi secara legal.
Menurut Uden, penutupan sementara memang bisa meredam persoalan lingkungan dan keselamatan yang muncul, namun masalah utama tetap harus diselesaikan dengan pendekatan struktural. Salah satunya dengan membangun jalan khusus tambang.
"Saya kira solusi jangka panjang harus jelas. Dibuatkan jalan khusus tambang itu penting, agar aktivitas angkutan tambang tidak lagi mengganggu jalan umum, tidak menimbulkan macet, polusi, atau kerusakan infrastruktur," kata Uden, Senin (29/9/2025).
Selain itu, ia menegaskan bahwa penertiban prosedur tambang harus dijalankan secara konsisten. Uden mengingatkan bahwa aktivitas tambang memang bisa memberi keuntungan, tetapi hanya jika dijalankan sesuai aturan.
"Keuntungan pasti ada kalau prosedur tambangnya tertib. Masalahnya selama ini tidak semua tambang tertib, sehingga manfaatnya kalah oleh mudaratnya," ujarnya.
Meski demikian, Uden mengingatkan pemerintah agar penutupan tidak mengesampingkan pada tambang yang beroperasi secara legal dan telah mengikuti aturan.
"Tentunya selama saling menguntungkan harus ada solusinya. Jangan sampai penutupan dilakukan tanpa solusi. Karena bisa jadi ada tambang yang legal, yang sudah investasi besar, dan mereka merasa dirugikan kalau semuanya disamaratakan," tegasnya.
Politisi PPP ini juga mendorong Pemprov Jabar bersama pemerintah pusat segera duduk bersama dengan para pemangku kepentingan, baik pengusaha tambang, pemerintah daerah, maupun masyarakat sekitar. Dengan begitu, kata dia, jalan tengah bisa ditemukan tanpa mengorbankan keselamatan warga maupun keberlangsungan investasi.
"Saya berharap solusi komprehensif segera disiapkan. Jadi bukan sekadar menutup, tapi bagaimana tambang bisa tetap berjalan dengan prosedur yang benar, sambil meminimalisir dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan," pungkas Uden.
(bba/dir)
