.webp)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto awalnya disambut penuh optimisme. Namun, euforia itu kini tergerus oleh fakta di lapangan dengan serangkaian kasus keracunan massal yang menimpa banyak pelajar khusus di Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan menilai situasi ini tidak bisa dianggap insiden biasa. Ia mendorong agar segera dibentuk tim khusus evaluasi independen untuk menelusuri akar persoalan dari terjadinya kasus keracunan MBG di daerah.
Baca juga: Darurat Imbas MBG di Tepi Bandung Barat |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sangat mengapresiasi niat mulia Presiden Prabowo melalui program MBG. Tapi niat baik presiden saja tidak cukup, jika di lapangan menimbulkan risiko kesehatan, semua pembantu-pembantunya perlu turun tangan membantu. Ini soal keselamatan anak-anak kita," tegas Iwan, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, kasus keracunan pelajar yang diduga bersumber dari MBG di Bandung Barat dan Garut menjadi alarm keras. Iwan menekankan pentingnya evaluasi berbasis data lapangan, bukan hanya laporan administratif.
"Laporan di atas kertas tidak cukup. Kita perlu turun langsung ke lapangan agar evaluasi benar-benar objektif dan menyentuh akar masalah," ujar politisi PKS itu.
Kritik tajam juga dilontarkan terhadap lemahnya pengawasan kualitas makanan serta efektivitas penggunaan anggaran. Hingga awal September, realisasi belanja MBG sudah menembus Rp15,7 triliun, namun kualitas pelaksanaan dinilai masih jauh dari ideal.
"Kalau dana terserap tapi kualitas makanannya membahayakan, itu bukan keberhasilan. Kita tidak boleh terjebak pada pencapaian angka, tapi mengabaikan keselamatan anak-anak," kata Iwan.
DPRD Jabar mendorong keterlibatan ahli pangan dan gizi, serta kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan daerah untuk memperkuat kontrol kualitas menu MBG yang dibagikan kepada pelajar.
Baca juga: Darurat Imbas MBG di Tepi Bandung Barat |
"Tidak bisa hanya mengandalkan vendor. Harus ada tim quality control yang bekerja secara reguler dan independen. Ini soal standar kesehatan, bukan sekadar penyediaan makanan massal," tegas Iwan.
Ia juga mengimbau masyarakat, terutama orang tua siswa, untuk aktif melaporkan jika menemukan makanan MBG yang tidak layak konsumsi. "Ini bukan soal politik atau oposisi. Ini soal nyawa anak-anak kita. Semua pihak harus terlibat aktif, pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat luas," tandasnya.
(bba/iqk)
