Angka Kasus TPPO Meningkat, Sukabumi Jadi Sorotan Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi disebut sebagai salah satu wilayah dengan angka kasus tertinggi.

"Sejak 2020 sampai 2024, bahkan hingga sekarang, trennya terus meningkat," kata Kepala Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Katarina Rambu Babang, Kamis (25/9/2025).

Katarina membeberkan, berdasarkan pengaduan pekerja migran, Jawa Barat menempati posisi kedua tertinggi secara nasional, tepat di bawah Jawa Timur.

"Tahun ini jumlah PMI dari Jawa Barat lebih dari 4.000 orang. Sementara aduan kasus TPPO di Indonesia tahun lalu mencapai sekitar 1.500 kasus, kebanyakan tidak melalui prosedur resmi," ungkapnya.

Selain pekerja migran, modus scamming online juga meningkat tajam. "Kasus scamming seperti di Myanmar kini sudah menembus 7.500 kasus di seluruh Indonesia. Mereka berangkat seolah wisatawan, padahal dijebak untuk bekerja di jaringan judi online," jelasnya.

Di Sukabumi sendiri, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mencatat 70 kasus TPPO. "Tahun ini saja ada 14 kasus, 12 di antaranya korban perempuan dan 2 anak. Sekarang korbannya tidak hanya perempuan dan anak, tetapi juga laki-laki, termasuk mahasiswa," kata Katarina.

Menurutnya, mayoritas korban terjebak karena tekanan ekonomi. Para korban diiming-imingi upah tinggi untuk bekerja di luar negeri dengan teknis keberangkatan non prosedural alias ilegal.

"Banyak dari mereka baru lulus kuliah atau di-PHK, khususnya yang punya latar belakang IT. Mereka mengira pekerjaan operator, ternyata dijebak jadi pelaku judi online," ungkapnya.

Kemendagri, kata Katarina, menjalankan amanat undang-undang sebagai anggota gugus tugas pencegahan TPPO. "Hari ini fokus kita pencegahan. Bagaimana desa dan pemerintah daerah memahami bahaya TPPO agar melakukan pencegahan sejak awal," ujarnya.

Ia menegaskan, pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan dinas ketenagakerjaan dan berbagai organisasi kemasyarakatan. "Jika koordinasi pusat dan daerah berjalan baik, peluang terjadinya TPPO bisa ditekan," tutupnya.