.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikkan alokasi anggaran infrastruktur secara signifikan dalam APBD Perubahan 2025. Dari semula Rp2,1 triliun pada APBD murni, anggaran infrastruktur kini melonjak menjadi Rp4,9 triliun, atau naik Rp2,7 triliun.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan tambahan anggaran tersebut disiapkan khusus untuk mempercepat pembangunan jalan, jembatan, hingga sarana publik di seluruh wilayah Jabar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggaran insfratruktur di APBD murni Rp2,1 triliun, di perubahan Rp4,9 triliun," kata Herman di Gedung Sate, Bandung, Selasa (23/9/2025).
Selain infrastruktur, sejumlah sektor lain juga mendapat tambahan anggaran. Bidang kesehatan naik dari Rp2,4 triliun menjadi Rp2,5 triliun, ketahanan pangan bertambah dari Rp703 miliar menjadi Rp Rp767 miliar dan pendidikan dari Rp11,2 triliun menjadi Rp11,3 triliun.
"Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi dan teman teman bisa melihat dari angka angka ini keseriusan, komitmen Pemda dari kuantitatif," ungkapnya.
Untuk menopang belanja besar tersebut, Pemprov Jabar menargetkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp9,7 triliun.
Herman merinci, target PKB ditetapkan Rp6,2 triliun dan BBNKB Rp3,5 triliun. Jika ditotal, pendapatan asli daerah ditargetkan mencapai Rp31 triliun.
"Target kita, di perubahan ini ya. Target PKB Rp6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp3,5 triliun, di dalamnya ada pemutihan. Pendapatan sendiri kita targetkan Rp31 triliun," jelasnya.
Meski optimistis, Herman mengakui target pendapatan ini bukan perkara mudah. Perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Jabar membawa konsekuensi pada penerimaan pajak.
"Soalnya penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita kan tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai," ucapnya.
Menurut Herman, progresivitas target pendapatan ini penting agar pelayanan publik tidak terhambat. "Terus terang ini sangat progresif, tapi kan pelayanan publik harus terus berjalan," pungkasnya.
(bba/sud)
