.webp)
Pimpinan DPRD Kota Bandung merespons soal gaji dan tunjangan anggota dewan yang kini sedang menjadi sorotan. Lembaga legislatif itu pun memastikan penghasilan tersebut mayoritas diperuntukkan dan kembali lagi bagi kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya mengaku, bersyukur karena berbagai pihak ikut mengawasi kinerja anggota dewan. Ia menghargai, kondisi itu sebagai bentuk pengingat bagi lembaga legislatif.
"Kami anggap ini sebagai satu bentuk perhatian, yang bisa juga mengingatkan kami selaku anggota dewan agar bisa lebih berhati-hati di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai anggota dewan," kata Edwin, Rabu (10/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edwin lantas menjelaskan, meski gaji dan tunjangan anggota DPRD Kota Bandung bisa mencapai Rp 90 jutaan, namun penghasilan itu merupakan hitungan kotor. Setelah dipotong pajak dan lainnya, Edwin sendiri menerima penghasilan bersih sekitar Rp 43 jutaan.
"Jadi ini perlu saya sampaikan bahwa itu kotor. Ada pajak PPH 21, iuran partai atau iuran fraksi dan ada pengeluaran-pengeluaran lain. Jadi kami rata-rata itu menerima take home pay-nya sekitar Rp 40 jutaan dari Rp 90 jutaan," ucap Edwin.
Meski demikian, Edwin menjelaskan, bahwa penghasilan itu sebagian besar kembali lagi kepada masyarakat. Contohnya, untuk keperluan warga di daerah pemilihannya (dapil) seperti uang kerohiman, hingga bantuan bagi masyarakat sekitar.
"Dan perlu saya jelaskan kembali, kebanyakan dari apa yang kami dapatkan ini, take home pay yang Rp 40 jutaan ini, itu kembali juga kepada warga. Karena setiap bulan, setiap harinya, kami menerima sekali banyak permohonan bantuan dari masyarakat. Aspirasi yang disampaikan kepada kami dan harus kami penuhi dan sebetulnya itu tidak ada anggarannya selain dari kantong pribadi anggota DPRD itu sendiri," ungkapnya.
Edwin memastikan, DPRD Kota Bandung membuka diri jika memang ada usulan supaya penghasilan itu bisa dievaluasi.
"Nah kalau sekarang dikatakan akan ada evaluasi, mangga, kami sama sekali tidak keberatan. Silakan nanti dievaluasi, tentu apakah ini akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait, kami persilahkan, tidak ada masalah. Itu kan tergantung apakah memang kita memerlukan atau tidak," pungkasnya.
(ral/mso)
