'Bedol Desa' ASN Purwakarta ke Pemprov Jabar, DPRD Ingatkan Kinerja

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali memboyong sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dari Kabupaten Purwakarta ke lingkungan Pemprov Jabar. Fenomena ini ramai disebut publik sebagai 'bedol desa' mengingat jumlah pejabat yang dibawa cukup signifikan.

Tercatat, pada pelantikan yang dilakukan pada Senin 10 September 2025, 10 pejabat eselon III asal Purwakarta resmi menempati posisi baru di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Jabar.

Perpindahan ini menambah daftar pejabat asal Purwakarta yang bergeser ke Bandung, setelah sebelumnya 4 pejabat eselon II lebih dulu dilantik oleh Dedi Mulyadi pada Mei 2025. Istilah bedol desa ini muncul mengingat Dedi Mulyadi sendiri merupakan mantan Bupati Purwakarta dua periode dari 2008 hingga 2018.

Adapun sepuluh pejabat eselon III yang resmi dimutasi ke Pemprov Jabar ialah:

1. Endah Fitriah - dari Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bapenda Purwakarta dilantik menjadi Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Dayli Setiaji - dari Kepala Bidang Pengawasan dan Keselamatan dilantik menjadi Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat Bapenda Jabar.
3. Muhamad Kosim - daru Camat Bojong, Purwakarta dilantik menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Barat.
4. Dadi Sadali - dari Sekretaris BKPSDM Purwakarta dilantik menjadi Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Rudi Hermawan Kusumah - dari Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dilantik menjadi Kepala Bagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dr Ervin Aulia Rachman (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Purwakarta dilantik menjadi Kepala Cabang Dinas Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
7. Maksum Kosasih - dari JF Analis SDM Aparatur Bapenda Purwakarta dilantik menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Pendidikan Wilayah IV Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
8. Kosasih - dari Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta dilantik menjadi Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
9. Muhtar Jalaludin - dari Kepala Bidang Tata Bangunan DPUTR Purwakarta dilantik menjadi Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan III Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
10. Edi Sukandar - dari Sekretaris Bapperida Purwakarta dilantik menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Sementara empat pejabat eselon II asal Purwakarta yang lebih dulu dilantik ialah Purwanto (Kadis Pendidikan), Agung Wahyudi (Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang), Asep Supriatna (Kepala Bapenda), serta Deni Darmawan (Direktur RSUD Al Ihsan).

Respons DPRD Jabar

Melihat fenomena itu, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Yusuf Ridwan menilai mutasi pejabat merupakan hak prerogatif gubernur. Namun ia tetap memberi catatan penting agar rotasi ini tak hanya didasarkan pada faktor kedekatan personal.

"Pada prinsipnya persoalan rotasi mutasi pegawai provinsi adalah hak prerogatif gubernur. Kita dari legislatif tidak akan banyak mengomentari," ujarnya saat dihubungi Senin (8/9/2025).

Menurut Yusuf, bedol desa ASN Purwakarta bisa memberi dampak baik sekaligus buruk. Dampak baiknya kata dia, program gubernur bisa cepat terakselerasi dengan dibantu orang-orang yang sudah dipercaya oleh gubernur.

"Untuk itu tentunya bahwa gubernur perlu orang-orang untuk membantu dan diangkat ke provinsi, yang sudah terpilih dan dipercaya. Yang penting kinerjanya itu bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Namun ia juga mengingatkan, mutasi jangan hanya dijadikan ajang membawa loyalis tanpa memperhatikan kompetensi. Dia menekankan orang-orang yang dibawa itu harus kompeten di bidangnya dan dapat menunjukkan kinerja maksimal.

"Yang kurang baiknya, jangan hanya asal orang dekat atau loyalis gubernur. Jadi harus berdasarkan kinerja dan kemampuan. Jangan asal orang dekat, jangan asal kawan, jangan asal-asalan," tegas Yusuf.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Dedi Supandi belum bisa dikonfirmasi soal 'bedol desa' tersebut. Saat dihubungi, Dedi menyatakan dirinya sedang dalam kegiatan bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

"Sebentar kang abdi nuju (saya lagi) acara sama BKN dulu," ucap Dedi melalui pesan WhatsApp.