.webp)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menyatakan kesiapan Kabupaten Bogor dalam mendukung penuh pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hal ini disampaikannya pada Rapat Persiapan GPM yang digelar secara daring bersama Sekda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, kemarin.
"Program ini penting sebagai langkah konkret Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas pangan serta membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/8/2025).
Ajat menyampaikan hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan 301 kali kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) sejak Januari 2025. Program ini terus digencarkan sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah, sampai hari ini sudah 301 kali kita laksanakan GPM sejak Januari. Besok kita gas lagi, karena memang ini sudah menjadi rutinitas kita," katanya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menekankan pentingnya kesiapan teknis di seluruh kabupaten/kota, termasuk penginputan data dari setiap kecamatan. Hal ini guna memastikan pelaksanaan GPM serentak berjalan lancar.
Kegiatan GPM dilaksanakan pada hari ini pukul 08.30 WIB di 627 kecamatan pada 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Adapun komoditas yang disiapkan minimal mencakup beras 5 kg, gula, dan minyak goreng dengan harga lebih murah dari pasaran.
Biaya operasional seperti distribusi dan angkut dapat dibiayai melalui APBD masing-masing daerah, bahkan dimungkinkan menggunakan mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) karena bersifat mendesak.
Selain distribusi pangan, Herman juga menekankan pentingnya sosialisasi masif agar masyarakat mengetahui informasi ini.
"Gunakan semua kanal komunikasi, baik media sosial, pengumuman di masjid, hingga publikasi offline. Pastikan masyarakat hadir dan memanfaatkan GPM ini," tambahnya.
Kegiatan GPM dibuka dengan seremoni sekaligus telekonferensi antara Pemerintah Provinsi Jabar dengan kabupaten/kota. Herman juga juga mengingatkan agar titik lokasi segera dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai instruksi Mendagri.
"Jawa Barat harus terdepan dan terbaik dalam pelaksanaan gerakan pangan murah ini. Mari kita maksimalkan sinergi dengan Bulog, Kodim, Polres, dan seluruh perangkat daerah. Ini bukti nyata kehadiran pemerintah menjawab kesulitan masyarakat," pungkasnya.
Sebagai informasi, rapat koordinasi turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Kepala DKP Provinsi Jawa Barat, Bulog Kanwil Jawa Barat.
(anl/ega)
