.webp)
Isu pemakzulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dilontarkan Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) menuai respons dari DPRD Jabar. Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menilai wacana tersebut terlalu jauh.
Menurutnya, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk memakzulkan seorang gubernur hanya karena kebijakan dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 45/PK.03.03/KESRA.
"Ya apa salahnya gubernur, gak ada yang salah sebenarnya kalau dari sisi pasal-pasal yang berkaitan dengan pemakzulan. Kan tidak ada aturan yang dilanggar," kata Ono, Rabu (27/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan, kebijakan larangan perjalanan wisata sekolah yang tertuang dalam SE tersebut justru bertujuan meringankan beban orang tua siswa meski kebijakan itu diakui Ono berimbas pada sektor pariwisata.
Namun begitu, Ono meminta data yang lebih terperinci soap dampak dari kebijakan pariwisata itu agar persoalan ini bisa didiskusikan secara objektif.
"Data ini mulai dari berapa perusahaan otobus yang bangkrut, pekerja yang kehilangan profesinya, hingga sektor perhotelan dan kuliner yang omzetnya turun lantaran kebijakan itu," ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Jabar siap menindaklanjuti laporan tersebut jika memang disertai bukti yang valid. Menurutnya, data yang lengkap akan membantu dewan dalam menindaklanjuti persoalan dengan pihak terkait.
"Kami mengharapkan ada informasi yang lengkap juga ditujukan kepada DPRD sehingga kalau itu dilakukan paling tidak DPRD bisa merespon itu dengan mendiskusikan ini kepada OPD yang bersangkutan misalnya dinas pariwisata, dinas pendidikan bahkan misalnya langsung dengan gubernur," jelas Ono.
(bba/dir)
