.webp)
Kasus meninggalnya Raya (4), balita asal Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, menyentak publik. Anak yang sejak kecil terpantau BGM (Bawah Garis Merah) itu berpulang dalam kondisi memprihatinkan, dan belakangan viral setelah video beredar memperlihatkan banyak cacing keluar dari tubuhnya.
Publik pun menyorot lemahnya layanan kesehatan dasar, minimnya pengawasan, serta mandeknya perlindungan anak-anak miskin. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa tinggal diam menghadapi persoalan ini.
"Atas nama pribadi dan lembaga DPRD Kabupaten Sukabumi, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya ananda Raya. Peristiwa ini sungguh menyentuh hati kita semua dan menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah," kata Budi kepada detikJabar, Selasa (19/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengakui, kasus ini baru menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial.
"Saya akui, kasus ini seakan baru terangkat setelah viral, dan tentu menjadi bahan introspeksi bagi kita bersama, termasuk DPRD," ujarnya.
Menurut Budi, peristiwa ini adalah cermin nyata lemahnya sistem perlindungan terhadap anak-anak miskin.
"Negara, dalam hal ini pemerintah daerah, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warganya, terlebih anak-anak. Sebagai Wakil Rakyat, kami merasa ikut bertanggung jawab secara moral. Peristiwa ini tidak boleh dianggap biasa, melainkan tragedi kemanusiaan yang harus kita jadikan momentum perbaikan serius," tegasnya.
DPRD, lanjut Budi, akan segera memanggil pihak terkait mulai dari Dinas Kesehatan, camat, hingga puskesmas untuk memberikan penjelasan resmi.
"Selama ini DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan, tetapi kasus Raya menunjukkan bahwa pengawasan perlu diperketat. Kita harus tahu di mana titik lemahnya koordinasi dan kenapa intervensi gizi balita tidak tepat sasaran," kata dia.
Terkait anggaran, Budi menilai alokasi yang ada saat ini memang belum berjalan efektif.
"Betul, setiap tahun sudah dialokasikan anggaran untuk penanganan gizi buruk dan balita BGM. Namun, fakta bahwa kasus Raya bisa terjadi menandakan bahwa implementasi program belum efektif. DPRD akan mendorong evaluasi total penggunaan anggaran kesehatan. Kita ingin memastikan bahwa program dan dana benar-benar sampai kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan sekadar formalitas administratif," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD membuka opsi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami kasus Raya.
"Tujuannya bukan sekadar mencari siapa yang salah, tetapi memastikan sistem pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Sukabumi benar-benar berjalan. Kasus Raya tidak boleh terulang. Setiap anak berhak tumbuh sehat, tanpa terkendala oleh kemiskinan maupun kelalaian sistem," pungkasnya.
(sya/mso)
