Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menggelar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi siswa di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK dan sederajat. Program ini ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025 mendatang.
Meski kewenangan Pemprov Jabar secara struktural hanya sampai jenjang SMA dan SMK, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan memastikan koordinasi akan dilakukan dengan pemerintah kabupaten dan kota agar program ini juga menyentuh jenjang SD dan SMP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari program CKG ini di Jawa Barat, kami prioritaskan untuk 8,6 juta lebih siswa di program ini," kata Erwan saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam peninjauan pelaksanaan CKG di SMPN 5 Kota Bandung, Senin (4/8/2025).
Dari pemantauan langsung di lapangan, ditemukan sejumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan, terutama pada bagian mata dan gigi. Temuan ini disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan menjadi perhatian serius Pemprov Jabar.
"Ya, saya terus terang tadi cukup prihatin dengan yang sudah kita lihat, kita pantau. Dari 14 siswa yang sudah diperiksa, ada 9 yang bermasalah dengan mata, dengan kesehatan. Berarti hampir sekitar 70 persen, 68 persenan siswa yang bermasalah," jelasnya.
Erwan menambahkan, klasifikasi kondisi kesehatan siswa di sekolah-sekolah akan dibuat berdasarkan tiga kategori yakni merah, kuning, dan hijau. Sekolah dengan klasifikasi merah menurutnya akan mendapatkan perhatian lebih dari tenaga medis dan fasilitas UKS.
"Nanti Pak Menkes akan mengklasifikasikan yang zona merah, yang kuning, dan hijau. Sekolah yang merah ini harus mendapat perhatian khusus, UKS-nya harus lebih diberdayakan lagi dan juga puskesmas terdekat untuk memantau sekolah tersebut," ujarnya.
Bagi sekolah yang berada dalam kategori hijau, Pemprov Jabar tetap menekankan pentingnya pemantauan. Erwan menegaskan status sehat bukan berarti lepas dari pengawasan.
"Kalau yang kuning juga sama, yang hijau dipertahankan bagaimana mereka tetap hijau. Jangan sampai ketika bulan depan ada pemeriksaan lagi, mereka menjadi kuning atau apalagi menjadi merah," ucapnya.
Ia juga memastikan pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat kepala daerah, termasuk wali kota dan bupati, agar tidak ada wilayah yang terlewat dari pemantauan kesehatan siswa.
"Ya, nanti kami ke arah kepala daerah yang akan memantau, termasuk balik kota dan bupati di daerah bagaimana puskesmas-puskesmas dan sekolahnya terpantau dengan baik, jangan sampai ada yang zona merah," ungkap Erwan.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adiani Dewi menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi program CKG secara intens sejak beberapa waktu lalu yang menyasar seluruh jenjang pendidikan.
"Kami punya target tuh 8,6 juta partisipasi. Sedangkan kan jumlah puskesmas terbatas, ya. Sehingga itu sudah dijadwalkan. Misalnya minggu ini kita khusus untuk SMP kelas tujuh itu dibereskan semua," ujar Vini.
Setelah SMP kelas 7, pemeriksaan akan berlanjut ke kelas 8 dan 9, dengan skema serupa diterapkan di jenjang SD. Untuk efisiensi, tim khusus dari puskesmas dibentuk untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah. Vini berharap pelaksanaan bisa selesai lebih cepat dari target nasional.
"Ini waktunya sampai nanti bulan target saya sih sebetulnya Oktober. Walaupun target nasional itu sampai Desember," katanya.
(bba/orb)