.webp)
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Barat Zaini Shofari angkat bicara terkait dugaan kebocoran data pribadi 4,6 juta warga Jawa Barat yang sempat diperjualbelikan di dark web.
Zaini menilai kebocoran semacam itu sangat mungkin terjadi, mengingat tingginya aktivitas digital dan potensi celah keamanan di dunia maya. "Kenapa tidak mungkin? Sangat mungkin. Siapapun berkesempatan berselancar di dunia maya. Sangat mungkin terjadi," ujar Zaini saat diwawancara, Selasa (29/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mendorong agar pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat bersikap terbuka dan tidak menutupi persoalan ini. Menurutnya, transparansi merupakan kunci agar masyarakat tetap waspada dan tidak terjebak dalam misinformasi.
"Menurut saya, pihak terkait harus secara terbuka dan transparan menyampaikan ke publik apa yang terjadi. Tidak usah ditutupi agar kita semua menjadi waspada, sampaikan ke masyarakat terkait apapun," tegasnya.
Zaini juga menekankan pentingnya edukasi digital kepada masyarakat. Ia berpendapat bahwa literasi teknologi informasi (IT) harus diperkuat agar warga memiliki pemahaman tentang cara menjaga data pribadinya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kalau saya lebih menekankan ke depan terkait dengan edukasi di wilayah IT karena mau tidak mau, kalau benar ini terjadi, semua harus waspada. Sehingga yang terbaik adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat secara luas agar data itu tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu," jelasnya.
Tak hanya soal edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Jabar juga dinilai penting untuk menghadapi tantangan keamanan siber ke depan.
Menurut Zaini, jika memang benar terjadi kebocoran, maka penguatan kapasitas dan kompetensi harus menjadi prioritas. "Termasuk juga harus ada peningkatan kualitas dari sumber daya di pemprov. Kalau hari ini ada kebocoran maka yang harus dilakukan adalah melakukan protektif dengan penguatan sumber daya," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam kegaduhan atau saling menyalahkan. Yang lebih penting menurutnya adalah pembuktian dan perbaikan sistem yang dilakukan pemerintah jika memang tidak ada kebocoran data.
"Jadi tidak perlu ramai, gaduh, dan mengontestasi apapun, tapi yakinkan dengan kualitas dan bukti," tutup Zaini.
(bba/sud)
