.webp)
Rencana pembangunan flyover di Kota Bandung membawa dampak besar terhadap keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Area kantor yang terletak di pusat kota itu disebut akan terdampak langsung proyek infrastruktur tersebut.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto merespons hal itu. Dia mengungkapkan sedang mengkaji rencana relokasi Kantor Imigrasi sebagai solusinya.
"Jika ke depannya akan ada pembangunan flyover yang mempersempit area layanan keimigrasian. Setelah saya cek, tidak tersedia lahan tambahan yang bisa digunakan," ujar Agus saat mengunjungi Kantor Imigrasi Bandung, Kamis (17/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu, saya minta jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Bandung untuk segera berkoordinasi dengan Pak Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung guna mencari lahan pengganti," sambungnya.
Kantor Imigrasi yang saat ini menempati lahan seluas 2.822 meter persegi dengan bangunan seluas 1.578 meter persegi itu, dinilai sudah tidak lagi cukup representatif untuk mendukung pelayanan publik, terlebih dengan adanya proyek flyover yang kian membatasi ruang gerak.
Agus menambahkan, jika opsi lahan pengganti sulit direalisasikan, maka langkah alternatif seperti hibah ataupun tukar guling (ruislag) akan menjadi pertimbangan utama.
"Bila itu juga tidak memungkinkan, kita akan mencari lokasi lain, syukur-syukur ada hibah lahan dan bangunannya, agar kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, tentu lokasinya yang dicari harus strategis dan memadai untuk pelayanan publik keimigrasian," jelasnya.
Sejumlah alternatif lokasi pun mulai dipertimbangkan. Kementerian Imipas tengah menjajaki kemungkinan relokasi ke wilayah Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, bahkan tak menutup kemungkinan pemanfaatan gedung di pusat perbelanjaan jika memenuhi standar pelayanan publik.
"Kami sedang menjajaki apakah ada lahan yang dapat diterima dari Kabupaten Bandung atau Kota Cimahi, atau mungkin hibah dari Pak Gubernur maupun Bupati Bandung. Bahkan kemungkinan di mal-mal juga sedang kita pertimbangkan," kata Agus.
Ia memastikan, proses relokasi ini akan disusun dengan perencanaan matang demi menjamin layanan keimigrasian tetap berjalan optimal.
"Langkah ini bukan hanya bentuk respons terhadap pembangunan infrastruktur daerah, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih representatif, nyaman, dan modern," tandasnya.
(bba/dir)
