Bupati Bogor, Rudy Susmanto menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (10/7/2025).
Rakor ini bertujuan memperkuat kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi.
Turut hadir mendampingi Rudy, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, dan Plt Inspektur Kabupaten Bogor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah gubernur dan pimpinan DPRD menandatangani komitmen anti korupsi. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Ketua KPK RI, Johanis Tanak, yang sekaligus menyampaikan arahan kepada para kepala daerah dan pimpinan legislatif yang hadir.
Dalam pertemuan itu, Johanis Tanak menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
"Kita berkolaborasi untuk mewujudkan good governance, sehingga dalam penggunaan anggaran, seluruh kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan efektif," kata Johanis.
Ia menegaskan bahwa anggaran negara harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
"Anggaran yang diperoleh dari rakyat harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya.
Johanis juga mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang aktif dalam upaya reformasi birokrasi. Ia menyerukan agar seluruh pejabat publik bekerja dengan integritas dan menjunjung nilai-nilai Pancasila.
"Saya mengajak seluruh pejabat publik untuk bekerja dengan integritas, menjunjung nilai-nilai Pancasila, serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan," imbuhnya
(sya/yum)