Pemkab Bogor Audit Belanja TIK demi Efisiensi dan Keamanan

Demi memastikan belanja yang dilakukan perangkat daerah sesuai dengan rencana strategis dan tidak tumpang tindih, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor menyelenggarakan sosialisasi audit dan clearance belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Sosialisasi yang digelar di Ruang Tirto Adhi Soerjo Diskominfo, Cibinong ini dibuka Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal dan dengan materi yang diisi oleh perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Republik Indonesia.

Sosialisasi ini digelar sebagai bentuk pengarahan teknis sekaligus arah baru transformasi digital nasional, seiring dengan perubahan nomenklatur kementerian. Kegiatan diikuti para pengelola sistem informasi dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Bogor.

Tak hanya ini, kegiatan ini melibatkan tim profesional yang akan menilai keamanan sistem, efektivitas penggunaannya, serta kesesuaian belanja TIK dengan regulasi dan standar nasional. Selanjutnya, hasil audit ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan belanja TIK yang lebih terukur dan strategis.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal mengatakan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital. "Audit dan clearance belanja TIK ini penting agar pembangunan sistem informasi benar-benar tepat guna, aman, dan tidak memboroskan anggaran," ujar kata Bambang dalam keteranganya, Kamis (10/7/2025).

Bambang mengungkapkan kehadiran sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) diharapkan memberikan empat manfaat utama, yaitu efisiensi pelayanan publik, transparansi informasi, akuntabilitas kinerja pemerintah, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan SPBE masih menghadapi sejumlah tantangan.

"Di antaranya masih banyak aplikasi dan sistem informasi yang fungsinya tumpang tindih antar perangkat daerah. Ada perangkat daerah yang membuat sistem informasi yang serupa padahal bisa disatukan. Ini justru kontraproduktif dan membebani anggaran," ungkap Bambang.

Menurutnya, melalui kegiatan ini, Pemkab Bogor akan mulai melakukan audit teknis terhadap infrastruktur dan aplikasi digital di sejumlah perangkat daerah, terutama yang menggunakan server terpusat milik Pemkab Bogor.

"Saya mengajak seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai momen untuk meningkatkan kompetensi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pelayanan publik yang lebih baik," pungkasnya.