.webp)
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Farabi A. Rafiq, menyoroti akses pendidikan yang belum sepenuhnya aman bagi anak-anak di sejumlah daerah di Jawa Barat.
Karenanya, Farabi meminta Gubernur Dedi Mulyadi segera memastikan tak ada lagi anak sekolah yang harus bertaruh nyawa untuk menuntut ilmu, seperti menyeberangi sungai dengan rakit atau melewati jembatan rapuh.
Pernyataan tegas ini dilontarkan Farabi menyusul beredarnya foto viral yang menunjukkan sejumlah siswa SD di Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, harus menggunakan rakit seadanya tanpa pegangan saat hendak berangkat ke sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya melihat ada gambar di media, di mana beberapa anak SD berangkat ke sekolah dengan rakit tanpa pegangan yang sangat rawan jatuh dan tenggelam. Sangat jauh dari kata aman. Saya minta Pemprov membangun sarana penyebrangan yang aman buat pelajar dan warga Desa Karanganyar, Cililin, Bandung Barat tersebut," ujar Farabi dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).
Menurutnya, pemerintah provinsi tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ini. Ia menegaskan bahwa akses ke pelayanan publik yang mudah dan aman adalah hak tiap warga negara, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah.
"Akses ke pelayanan publik seperti ke sekolah dan kantor pemerintahan harus diperhatikan oleh Pemerintah Jawa Barat, berkolaborasi dengan pemerintahan kabupaten/kota," tegasnya.
"Akses ke pelayanan publik yang mudah dan aman adalah hak tiap warga negara," imbuhnya.
Lebih jauh, Farabi meminta agar Pemprov Jabar tak hanya fokus pada satu lokasi saja, melainkan juga aktif menelusuri titik-titik rawan lain di berbagai daerah yang menghadapi kondisi serupa.
"Saya minta juga Pemprov tidak boleh lengah dan hanya memperhatikan di satu titik saja, tapi proaktif mencari titik-titik desa di Jawa Barat lain yang tidak memiliki akses aman ke sarana pelayanan publik," katanya.
Farabi pun menyentil pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkesan pasif dalam menangani permasalahan akses pendidikan.
"Apabila pemerintah kabupaten/kota masih membiarkan hal tersebut, juga harus disentil agar tidak tutup mata dan menunggu Pemprov yang proaktif," ujar politisi dari Fraksi Golkar itu.
Sebagai wakil rakyat, Farabi menegaskan pihaknya di DPRD Jawa Barat siap menerima dan menindaklanjuti berbagai aduan dari masyarakat terkait akses terhadap layanan publik.
"Masyarakat juga boleh mengadukan hal-hal terkait pelayanan publik ke kami di DPRD Provinsi Jawa Barat," pungkasnya.
(bba/orb)
