.webp)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara menanggapi kritik terhadap kebijakannya yang mengirim siswa-siswa sekolah yang dianggap nakal ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan karakter.
Kebijakan ini sempat menuai sorotan publik, terutama dari sisi perlindungan anak. Namun Dedi menegaskan bahwa langkah ini bukanlah hal baru dan memiliki dasar hukum serta prosedur yang jelas.
"Terus problemnya apa di sisi aspek perlindungan anak, kan enggak ada problem. Paskibra dilatihnya sama siapa, TNI. Terus kemudian kita ada sekolah SMA yang di dalamnya sistem pendidikannya dikelola oleh tentara, Sekolah Taruna Nusantara," ujar Dedi usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (2/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Dedi, pola pendidikan semi militer bukanlah hal asing dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ia menyebut, sistem serupa telah diterapkan di berbagai institusi pendidikan dan terbukti melahirkan generasi yang berkualitas.
"Kan sistem pendidikannya model militer, semi militer, jadi bukan hal baru. Kemudian apa yang dihasilkan anak-anak Taruna Nusantara, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak visioner. Walaupun sekolah umum juga banyak yang sangat visioner, tetapi proses ketahanan dan kebugaran tubuhnya berbeda," jelasnya.
Dedi juga menekankan bahwa siswa-siswa yang dikirim ke barak TNI adalah mereka yang telah menunjukkan perilaku mengarah pada tindakan kriminal dan tidak lagi sanggup dibina oleh orang tuanya di rumah.
"Yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik," tegasnya.
Dia menambahkan, pengiriman siswa ke barak militer dilakukan atas persetujuan orang tua dan didasarkan pada surat pernyataan resmi bermaterai. Menurut Dedi, ini menjadi dasar hukum yang sah atas pelaksanaan program tersebut.
"2 hari yang lalu sudah ada surat edaran ditujukan ke sekolah. Kemudian kalau bicara payung hukum, kan yang menyerahkan orang tuanya, (payung hukum) dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum," kata Dedi.
Program ini sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Purwakarta. Di sana, sebanyak 39 siswa telah mengikuti pendidikan karakter di barak Resimen 1 Sthira Yudha dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
"Purwakarta sudah memulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim kemarin, langsung dimasukin ke Barak Resimen 1 Sthira Yudha," ucapnya.
Selain itu, Dedi juga memastikan bahwa seluruh kebutuhan siswa selama berada di barak ditanggung oleh pemerintah.
"Sementara ini saya support, bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support, tetapi mungkin nanti dirubah, nanti dimasukin dalam sistem, yang penting jalan dulu," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses pendidikan di barak bersifat sementara dan fleksibel, tergantung pada perkembangan siswa. Menurut Dedi, sejauh ini siswa yang mengikuti program tersebut justru merasa nyaman dan menikmati proses pendidikan yang diterima.
"Tergantung perkembangan pertumbuhannya. Nanti kan di disesuaikan. Bisa jadi ada yang sebulan sudah bugar, sudah baik, ada. Biasanya ada yang 3 hari baik, ada, kan tergantung," katanya.
"Dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana enggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah, cuma gurunya aja ngajarnya di sana," pungkasnya.
(bba/yum)
