.webp)
Siswa sekolah yang dianggap nakal di Jawa Barat mulai dikirim ke markas TNI untuk mengikuti pendidikan karakter. Kebijakan tersebut dibuat Gubernur Dedi Mulyadi. Dedi kemudian mengungkap alasannya mengirim siswa nakal untuk mengikuti pendidikan karakter di markas TNI.
Usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (2/5/2025), Dedi mengatakan, mereka yang dikirim untuk mengikuti pendidikan karakter di barak-barak TNI adalah siswa yang dikatakan nakal dan orang tuanya yang tak lagi sanggup untuk mendidik.
"Yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik," kata Dedi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedi menyebut, siswa nakal yang dikirim ke barak TNI harusnya atas persetujuan orang tua. Kebijakan ini menurutnya telah dimulai di Kabupaten Purwakarta dimana ada 39 siswa yang telah mengikuti pendidikan karakter di markas TNI.
"Purwakarta sudah memulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim kemarin, langsung dimasukin ke Barak Resimen 1 Sthira Yudha," ucapnya.
Menurut Dedi, kebijakannya yang mendapat sorotan itu telah didasari payung hukum yakni surat pernyataan dari orang tua. Pemprov Jabar kata dia juga telah mengeluarkan surat edaran kepada sekolah terkait kebijakan mengirim siswa nakal ke markas TNI.
"2 hari yang lalu sudah ada surat edaran ditujukan ke sekolah. Kemudian kalau bicara payung hukum, kan yang menyerahkan orang tuanya, (payung hukum) dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum," tuturnya.
"Dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana enggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah, cuma gurunya aja ngajarnya di sana," sambungnya.
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan kebijakan mengirim siswa nakal di markas TNI dibiayai penuh oleh pemerintah. Pemprov Jabar dan pemerintah daerah kata dia berkolaborasi untuk mendukung biaya operasional selama siswa mengikuti pendidikan di barak TNI.
"Sementara ini saya support, bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support, tetapi mungkin nanti dirubah, nanti dimasukin dalam sistem, yang penting jalan dulu," terangnya.
Jawab Kritik
Dedi juga menjawab kritikan atas kebijakannya tersebut. Menurut Dedi, membawa siswa sekolah ke ranah militer sejatinya telah dilakukan sejak lama. Dia mencontohkan, anggota pasukan pengibar bendera (paskibra) dilatih oleh tentara.
"Terus problemnya apa di sisi aspek perlindungan anak, kan enggak ada problem. Paskibra dilatihnya sama siapa, TNI. Terus kemudian kita ada sekolah SMA yang di dalamnya sistem pendidikannya dikelola oleh tentara, Sekolah Taruna Nusantara," tegas Dedi.
"Kan sistem pendidikannya model militer, semi militer, jadi bukan hal baru. Kemudian apa yang dihasilkan anak-anak Taruna Nusantara, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak visioner. Walaupun sekolah umum juga banyak yang sangat visioner, tetapi proses ketahanan dan kebugaran tubuhnya berbeda," jelasnya.
Menurut Dedi, siswa nakal akan dididik di markas TNI dengan waktu yang disesuaikan. Jika yang bersangkutan sudah dianggap baik, maka kemudian dibolehkan pulang ke rumah.
"Tergantung perkembangan pertumbuhannya. Nanti kan di disesuaikan. Bisa jadi ada yang sebulan sudah bugar, sudah baik, ada. Biasanya ada yang 3 hari baik, ada, kan tergantung," tutup Dedi.
(bba/dir)
