Kata Dedi Mulyadi soal MoU Pemprov Jabar dengan TNI

Beberapa waktu lalu, Pemprov Jabar melakukan penandatanganan MoU dengan TNI. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membeberkan poin kerja sama tersebut. Dedi menyampaikan, tujuan MoU itu guna memperkuat kerja sama antara Pemprov Jabar dengan TNI di bidang pembangunan dan penanganan bencana.

"Pertama, (kerja sama) untuk pembangunan, andai kata pun ada tata aturan yang harus dikeluarkan di undang-undang TNI, ya kita akan mengikuti aturan itu. Tapi kan saya belum ada pertemuan lagi dengan Pak KASAD (Kepala Staf Angkatan Darat). Tapi yang paling utama memang posisi tentara kalau ada bencana," kata Dedi saat kunjungan ke Majalengka, Senin (24/3/2025).

Dedi menegaskan pentingnya keterlibatan TNI saat terjadi bencana. Menurutnya, tentara sangat dibutuhkan dalam situasi darurat seperti itu.

"Tentara diperlukan nggak kalau ada bencana? Saya nanya ke wartawan. Kalau ada bencana, diperlukan nggak tentara?," ujar Dedi sambil bertanya balik kepada wartawan.

Selain itu, Dedi juga menekankan pentingnya peran TNI dalam mendukung kelancaran pembangunan. "Kalau kemudian pembangunan lagi berjalan nih, kemudian tiba-tiba banyak orang yang menghalangi, padahal itu kebutuhan mendasar, (TNI) diperlukan nggak?," ucapnya.

Dedi menegaskan, kerja sama ini memiliki dua tujuan utama, yaitu efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara dan percepatan pembangunan. "Jadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat itu dua kepentingannya. Satu, efisiensi pengelolaan keuangan negara, yang kedua adalah kecepatan pembangunan. Dan ini kebutuhan rakyat. Jadi saya akan selalu berpihak pada apa yang menjadi kebutuhan rakyat," jelasnya.

Dedi juga mengklarifikasi bahwa MoU ini tidak berarti TNI akan mengambil alih posisi di pemerintahan atau menjadi pegawai di lingkungan Pemprov Jabar. "Nggak ada yang ditempati (oleh TNI). Nggak ada loh. Itu salah pemahaman. Nggak ada pos yang ditempati TNI. Kan nggak ada TNI yang menjadi pegawai Pemprov," tegasnya.

Kerja sama ini, lanjut Dedi, lebih bersifat kolaboratif dalam berbagai kegiatan, seperti menanam pohon, membangun infrastruktur, membersihkan sungai, hingga membantu rakyat miskin.

"Misalnya Pemprov Jabar nanam pohon bareng TNI, boleh nggak?. Pemprov Jabar nanam jagung bareng TNI, boleh nggak?. Pemprov Jabar dengan TNI bersih-bersih sungai, Pemprov Jabar dengan TNI bangun jalan, Pemprov Jabar dengan TNI bangun irigasi, Pemprov Jabar dengan TNI bangun rumah rakyat miskin," katanya.

Dedi menambahkan program TNI yang berjalan sejak lama juga menunjukkan adanya keselarasan antara tugas TNI dan program pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah salah satu programnya.

"Kalau misalnya undang-undang TNI mengatur dan melarang itu, saya nggak tahu kedalamannya, maka dari dulu sudah ada program TMMD. Jadi kita lihat seluruh rangkaian itu. Kalau bagi saya sebagai abdi negara, saya akan patuh apapun yang menjadi keputusan undang-undang. Selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang, saya akan tetap melaksanakan. Kan saya belum tahu kedalaman undang-undang TNI," jelasnya.

Terkait status MoU tersebut, Dedi menegaskan perjanjian tersebut belum final dan dapat direvisi sesuai kebutuhan. Dedi juga menyampaikan, akan ada pertemuan lanjutan dengan Kasad setelah Lebaran untuk membahas lebih lanjut kerja sama tersebut.

"MOU itu bukan dibatalkan, MOU itu kesepakatan atau ketidaksepakatan. Jadi tergantung nanti kedua belah pihak, kalau misalnya ada pokok-pokok perkara yang bertentangan dengan undang-undang TNI, ya bisa direvisi MoU-nya, kan mudah," pungkasnya.