.webp)
Masalah parkir di Kota Bandung masih menjadi tantangan besar. Kota yang menjadi magnet wisata ini menghadapi dilema antara menjadikan parkir sebagai sumber pendapatan atau sebagai alat pengendali lalu lintas.
Parkir memang menjadi salah satu biang masalah di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ini. Minimnya lahan yang tersedia membuat parkir jadi hal yang sulit dicari baik oleh wisatawan maupun warganya sendiri.
Hal itu tak jarang mengakibatkan terjadinya praktek pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum juru parkir tak resmi. Belum lagi, parkir sembarangan yang tak jarang terjadi di sudut-sudut jalan membuat kemacetan semakin parah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Suara Ridwan Kamil Usai KPK Geledah Rumahnya |
Bahkan Kota Bandung menempati peringkat pertama sebagai kota dengan tingkat kemacetan tertinggi. Menurut TomTom Traffic Index 2024, waktu tempuh rata-rata di Bandung mencapai 32 menit 37 detik per 10 kilometer.
Padahal di sisi lain, parkir bisa memberikan dampak positif yakni bagi pendapatan daerah. Namun sayangnya, parkir tidak dikelola dan dikordinasikan dengan maksimal.
"Kalau mau dijadikan sumber pendapatan maka jadikan semua jalan di Kota Bandung dikasih fasilitas parkir sehingga orang bisa parkir di semua jalan di Kota Bandung. Macet iya tapi dapat pemasukan kalau kita berpikir parkir sebagian dari pemasukan," ujar pakar transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono belum lama ini.
Merujuk data BLUD Parkir Kota Bandung, total pendapatan parkir on the street pada periode tahun 2023 mencapai Rp 11.104.577.825. Adapun tren pendapatan dari sektor parkir terus meningkat dalam tiga tahun terakhir yakni Rp 6,5 miliar di tahun 2021 dan Rp 9 miliar di tahun 2022.
Sebaliknya, jika parkir dijadikan sebagai pengendali lalu lintas, maka perlu ada strategi khusus, seperti pembatasan lokasi parkir dan penyediaan kantong parkir yang memadai.
"Atau parkir sebagai bagian dari pengendara lalu lintas. Jadi kembali lagi cara berpikir Wali Kota Bandung parkir sebagai sumber pendapatan atau sebagai pengendali kemacetan," ujarnya.
Sony juga menyoroti bahwa saat ini, kurang dari 50 persen parkir di Kota Bandung dikelola oleh Dinas Perhubungan dan sebagian besar justru berada di bawah kendali masyarakat, ormas, hingga preman, yang sering menimbulkan konflik.
"Ini yang kadang membuat konflik. Harusnya ada penataan parkir dan misalnya melibatkan ormas dalam pengelolaan parkir. Tapi kembali lagi ke fungsi parkir di awal, untuk pendapatan atau pengendali kemacetan," ucap Sony.
Kawasan wisata seperti Jalan Riau, Braga, dan Alun-Alun Bandung adalah contoh nyata dari minimnya fasilitas parkir yang memadai. Wisatawan kerap kesulitan mencari tempat parkir, sehingga justru menambah kemacetan di sekitar area tersebut.
Sony menyebut, Pemkot Bandung seharusnya bisa memanfaatkan lahan kosong dan gedung untuk disulap menjadi kantong parkir bertingkat. "Padahal kita ada lahan kosong, kemudian gedung kosong kenapa itu tidak dikelola sebagai lahan parkir," katanya.
Dia juga menyoroti program Braga Bebas Kendaraan (Beken) yang belum berjalan maksimal. Alih-alih menikmati kawasan bebas kendaraan, pengunjung malah bingung mencari parkir, yang akhirnya membuat jalanan semakin padat.
"Sebenarnya wisata di Bandung lebih nyaman pakai angkot atau Bandros. Ada Boseh, tinggal digalakkan lagi, itu satu fasilitas yang bagus di Bandung," tuturnya.
Menurutnya, Kota Bandung butuh kepemimpinan yang kuat untuk menata ulang sistem parkir. Dengan perencanaan yang matang, pembangunan kantong parkir, serta integrasi transportasi umum yang baik, Bandung bisa mengurangi kemacetan tanpa harus mengorbankan kenyamanan wisatawan dan warga.
"Dan mudah-mudahan dengan pimpinan baru bisa menata kembali dengan lebih baik. Parkir itu harus perlahan-lahan. Harus ditingkatkan kapasitas parkir dengan membangun kantong parkir dan dorong penggunaan kendaraan pribadi terutama wisatawan," tutup Sony.
(bba/mso)
