Ancaman Bencana Hidrometeorologi Mengintai 3 Kecamatan di Cimahi

Pemerintah Kota Cimahi mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang bakal terjadi sampai sepekan ke depan berdasarkan hasil prediksi BMKG serta arahan BNPB.

Kota Cimahi sendiri rawan terjadi bencana banjir genangan, banjir bandang, tanah longsor, hingga pergerakan tanah. Berdasarkan hasil pemetaan, kerawanan terjadi di hampir semua wilayah Kota Cimahi. Sekadar diketahui, Kota Cimahi memiliki 15 tiga kecamatan, yakni Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan.

"Sangat disayangkan, perlu disampaikan kalau semua wilayah Kota Cimahi rawan bencana hidrometeorologi. Mulai dari banjir, banjir bandang, longsor, pergerakan tanah. Kami minta masyarakat waspada selama seminggu sampai sepuluh hari ke depan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan saat ditemui, Selasa (11/3/2025).

Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, pihaknya menyiagakan personel 24 jam. Setiap shift piket dengan durasi 12 jam, disiagakan tujuh personel termasuk seorang PIC.

"Total di kami ada 30 personel, yang disiagakan. Dibagi menjadi dua shift piket dengan setiap shift itu disiagakan 7 personel dengan PIC. Kami siaga selama 24 jam," kata Fithriandy.

Menghadapi cuaca ekstrem, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira mengecek kesiapan personel BPBD Kota Cimahi serta ketersediaan logistik. Hasilnya, ada beberapa logistik kebencanaan yang mesti ditambah.

"Tadi personel kita cek, kemudian peralatan juga semuanya sudah siap. Untuk logistik sekarang sedang proses pengadaan, jadi mengandalkan dulu buffer stock," kata Adhitia.

Selain itu, pihaknya sudah menginstruksikan dinas terkait untuk memetakan titik rawan longsor dan banjir sehingga bisa diantisipasi dengan pengerjaan oleh petugas.

"Mitigasi ini tentunya saya ingin tahu yang rawan terjadinya longsor dan banjir. Misalnya longsor, akibat dari TPT yang sudah tidak layak atau ada daerah lamping yang tidak ada TPT-nya itu dimana. Lalu kedua, misalnya longsor akibat dari alih fungsi dan lain sebagainya. Itu kan harus di-break down dan kita harus atasi," kata Adhitia.

Penanganan Banjir

Sementara itu, Adhitia Yudisthira juga berbicara tentang penanganan banjir di di wilayah Cimindi dan Melong, Cimahi Selatan. Menurutnya, hal ini bergantung pada pembebasan lahan di Margaasih, Kabupaten Bandung.

"Kalau (pembebasan lahan) Margaasih selesai, dimulai dari garis Cimindi sampai dengan Melong itu bisa selesai (banjirnya). Tapi kalau seandainya di hilirnya yaitu Margaasih belum tuntas, pasti selalu terjadi banjir," kata Adhitia saat ditemui, Selasa (11/3/2025).

Pihaknya sendiri sudah bekerja sejak beberapa tahun lalu mulai dari membuat embung di Cimahi Utara, membebaskan lahan di Cigugur Tengah, namun terkendala dengan pembebasan lahan di Margaasih.

"Ini yang harus kami kejar, Pak Wali Kota akan konsen terhadap menyuarakan isu berkaitan dengan penyelesaian banjir Cimahi Selatan atau Melong ke Pak Gubernur Jabar," kata Adhitia.

Langkah untuk mempercepat penanganan itu salah satunya dengan mengubah batas wilayah atau meluaskan wilayah Kota Cimahi. Salah satunya mencaplok daerah Margaasih yang saat ini masih dimiliki Kabupaten Bandung.

"Makanya kami terus upayakan koordinasi dengan Kabupaten Bandung karena masuknya wilayah Margaasih, supaya batas wilayah Cimahi bisa sampai ke Margaasih sehingga penanganan banjir ini bisa komprehensif," kata Adhitia.

Selain itu, penanganan banjir juga dipengaruhi oleh penataan ruang di wilayah utara Cimahi yang masuk ke Kawasan Bandung Utara (KBU) di bagian hulunya.

"Kita harus koordinasi kan, sekarang lagi tahapan pembahasan bersama gubernur mengenai rencana perubahan aturan tata ruang di Jawa Barat khususnya. Nanti kita data di Cimahi daerah mana saja yang masuk KBU," kata Adhitia.