.webp)
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyebut, kondisi pasca bencana banjir di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, lebih berat dibandingkan bencana November 2024 lalu. Hal tersebut disampaikan Diana usai mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana, Sabtu (8/3/2025).
"Iya hasil tinjauan dengan bapak Wakil Presiden melihat kondisi pasca bencana banjir yang ternyata lebih berat situasinya daripada November 2024 yang lalu, dan ini ada beberapa rumah, gereja, masjid, serta rumah-rumah penduduk yang tertimpa bencana tersebut. Tadi juga ditunjukkan ada ibu dan anak yang meninggal berpelukan di sana, dan bapak Wakil Presiden sangat prihatin terkait hal ini," kata Diana kepada detikJabar.
Diana mengatakan, Gibran menyampaikan arahan agar penanganan dilakukan secara cepat, terutama terkait pengerukan sedimentasi sungai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beliau (Wapres Gibran) menyampaikan pertama masalah sungai itu juga harus dilakukan pengerukan sedimentasinya. Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Bupati (Sukabumi Asep Japar), nanti pemerintah Provinsi yang akan melakukan pengerukan terhadap sungai tadi. Kami harapkan juga penduduk yang di sekitar sempadan sungai jangan kembali lagi di sempadan sungai tadi, biarkan sungai tadi kalau bisa diperlebar. Dengan diperlebar maka jalannya air itu akan lebih leluasa, tidak mengganggu, dan nantinya juga tidak berdampak kepada penduduk-penduduk yang tinggal di situ," terang Diana.
Terkait perbaikan Jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, Diana memastikan, pihaknya segera memasang jembatan bailey sebagai solusi sementara agar akses bisa segera difungsikan.
"Sementara ini supaya lebih berfungsi, nanti akan dipasang jembatan bailey dulu agar bisa difungsionalkan. Untuk permanennya akan kami lakukan setelah lebaran, targetnya empat bulan selesai permanen. Itu permanen, bismillah. Sementara dengan jembatan bailey dulu, itu pun hanya untuk roda dua sementara, segera dibangun," ungkapnya.
"Infrastruktur lain saya harap soal sungai tadi dilakukan pengerukan terlebih dahulu. Terus nanti kami juga izin, bahwa kalau bisa penduduk nanti juga jangan ada di sempadan sungai tadi, direlokasi ya. Pemerintah daerah mencarikan lahannya, mungkin nanti BPBD yang akan membangunkan rumahnya nanti bersama Pak Bupati," pungkas Diana menambahkan.
Rumah Panggung
Pascabanjir Sungai Cipalabuhan yang meluap dan merendam kawasan Palabuhanratu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke sungai pada Sabtu (8/3/2025). Tidak hanya ikut membersihkan sampah yang menyumbat aliran sungai, ia juga mengeluarkan kebijakan yang menurutnya cukup revolusioner, yakni merelokasi permukiman di sepanjang bantaran sungai.
"Saya mau ini revolusioner, saya akan bongkar semua rumah yang di jalur sungai, saya geser semuanya atau yang di sepadan sungai, atau saya desain rumah-rumah panggung," ujar Dedi kepada awak media di lokasi.
Menurutnya, konsep rumah panggung sudah diterapkan di beberapa daerah dan terbukti efektif. Ia berharap konsep serupa diterapkan di Kabupaten Sukabumi.
"Seperti di Karawang sudah oke, di Kabupaten Bogor sudah oke. Di sini pun saya akan memberikan bantuan ke rumah yang dekat dengan sungai, tapi desainnya harus panggung. Kalau nggak panggung, saya nggak akan kasih bantuan," tegasnya.
Selain relokasi permukiman, Dedi juga berencana menertibkan kembali Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini banyak dipenuhi bangunan.
"Yang nanti sepadan sungainya diambil, saya relokasi. Kemudian nanti saya mau lengkapin deh PSDA sama BBWS kalau perlu itu didampingi sama Brimob (penertibannya) agar rapi," ujarnya.
Menurutnya, jika bantaran sungai terus dibiarkan penuh bangunan liar, kejadian banjir ini akan terus berulang setiap tahunnya.
"Sekarang itu bantaran sungainya penuh bangunan, itu nanti kita bongkarin biar nggak lagi terjadi pada bulan Desember ke depan. Saya nggak mau tiap tahun begini-begini terus," katanya.
Selain menyoroti Sungai Cipalabuhan, Dedi juga menyinggung kondisi kawasan Simpenan yang rawan longsor. Menurutnya, penyebab utama longsor di daerah tersebut adalah aktivitas penebangan pohon, penambangan, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
"Ya kita mulai rapihin. Kita sadar juga, hentikan seluruh penebangan pohon yang ada di sini, hentikan penambangan yang ada di sini, hentikan alih fungsi lahan dulu," ujarnya.
Bagi Dedi, tidak ada gunanya melakukan penanganan banjir dan longsor di hilir jika permasalahan di hulu tidak dibenahi.
"Kan kita nggak bisa ngeberesin ini kalau hulunya nggak beres. Hulunya dulu, hulu nih, hulu, otaknya (menunjuk ke arah kepala). Jangan duit terus," katanya menegaskan.
Saat ditanya soal kepemilikan lahan di jalur longsor Simpenan yang mayoritas dimiliki perusahaan swasta, Dedi menegaskan akan memanggil pihak-pihak terkait.
"Ya, PT-nya mau saya panggil. PT-nya harus PTPN, bukan PT yang cuma sewa lahan," tegasnya.
(sya/mso)
