Gaung mengenai Cirebon menjadi provinsi kembali muncul. Daerah di pesisir timur Jawa Barat itu dianggap layak menjadi provinsi sendiri karena memiliki potensi besar di dalamnya.
Hal itu diungkap Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Namun, Ono menegaskan bahwa jalan menuju pemekaran masih panjang dan penuh tantangan sebelum wacana ini bisa terwujud.
Menurut Ono, secara potensi Cirebon sudah sudah layak menjadi provinsi sendiri. Namun, ia menegaskan bahwa aspek politik masih menjadi tantangan utama yang harus dilewati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi Cirebon, kalau bicara sudah layak atau belum aspek apapun menurut saya sudah layak. Tapi dalam aspek politik belum," kata Ono, Selasa (4/2/2025).
Menurutnya, gagasan Provinsi Cirebon bukan hal baru. Sebelumnya, ada konsep Metropolitan Cirebon Raya yang dirancang di era Gubernur Ahmad Heryawan, lalu berkembang menjadi Kawasan Rebana di era Ridwan Kamil yang kini menjadi kebijakan nasional.
Namun, kendala politik membuat realisasi pemekaran ini belum terwujud. Hal itu tergambar dari 'mundurnya' beberapa daerah yang sempat menyatakan bakal gabung ke Provinsi Cirebon seperti Kuningan dan Majalengka.
"Dulu lima daerah sudah menyatakan siap, yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Tapi karena kondisi politik saat itu, Majalengka dan Kuningan akhirnya menarik diri," jelasnya.
Ono melihat peluang pemekaran tetap terbuka jika ada tambahan daerah administratif baru. Saat ini, Indramayu sedang mengusulkan pemekaran menjadi Indramayu Barat, sementara di Cirebon juga berkembang wacana pembentukan Kabupaten Cirebon Timur.
Jika kedua daerah ini terbentuk, Ono menyebut Provinsi Cirebon bisa berdiri tanpa harus bergantung pada Kuningan dan Majalengka.
"Jadi kalau menurut saya Provinsi Cirebon bisa mekar, salah satu jalannya adalah Indramayu Barat menjadi kabupaten, Cirebon Timur menjadi Kabupaten. Maka Provinsi Cirebon sudah bisa untuk dimekarkan karena sudah mempunyai lima wilayah kabupaten kota," tutur Ono.
Namun, menurut Ono, tantangan terbesar saat ini adalah kebijakan moratorium pemekaran wilayah yang masih berlaku sejak era Presiden Joko Widodo. Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nantinya bisa memberi kepastian soal hal ini.
"Kita masih menunggu kebijakan Presiden Prabowo ini seperti apa. Terkait dengan moratorium yang dibuat oleh Pak Jokowi kan itu. Jadi walaupun sekarang rame lagi tapi faktanya kita belum mendapatkan informasi pemerintah akan mencabut moratorium itu," ujarnya.
Ono juga menyoroti ketimpangan jumlah daerah administratif di Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi lain. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat justru memiliki lebih sedikit kabupaten/kota dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Hal itu kata dia berdampak pada pembagian keuangan dari pusat yang lebih kecil, sehingga pemekaran bisa menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan.
"Sehingga apa akan berhubungan dengan keuangan, bagi hasil keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur," tutup Ono.
(bba/yum)