.webp)
Saat ini, industri hotel di Jawa Barat tengah berada di masa suram. Pasalnya, banyak hotel yang mengalami defisit, tak terkecuali hotel di kawasan wisata seperti Bandung dan Pangandaran.
Hal tersebut disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi. Dia mengatakan, rata-rata okupansi atau tingkat keterisian hotel di Jabar berada di bawah 30 persen.
"Kalau sekarang itu okupansi hotel rata-rata di bawah 30 persen, dulu tidak pernah sampai separah ini," ungkap Dodi pada detikJabar belum lama ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi tersebut, dia mengatakan, salah satunya disebabkan oleh jumlah pemesanan hotel untuk kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) yang berkurang drastis. Sektor ini memiliki peran besar dalam mendongkrak pendapatan hotel.
Dodi mengatakan, di antara penyebab lesunya aktivitas MICE di hotel-hotel di Jawa Barat adalah adanya instruksi pemangkasan anggaran perjalanan dinas (perjadin) berbagai kantor, terutama kantor lembaga pemerintahan. Mau tidak mau, pendapatan banyak hotel pun merosot tajam.
"Sekarang ini hotel-hotel yang ada di Bandung dan Jabar kondisinya lesu, karena rapat-rapat di kementerian dan provinsi pun belum dimulai lagi. Apalagi anggarannya juga sudah berkurang, karena banyak kepentingan lain yang harus dipenuhi," ungkapnya.
Adapun instruksi pemangkasan biaya perjadin tersebut digagas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui surat Nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024.
Isinya secara umum meminta agar pimpinan lembaga atau kementerian meninjau kembali atas kemungkinan adanya belanja perjadin pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang bisa dipangkas tanpa mengurangi efektivitas kinerja. Jumlah penghematan anggaran tersebut ditetapkan minimal 50 persen dari pagu belanja perjadin yang sudah ditentukan sebelumnya.
Di tahun ini, belum diketahui apakah aturan serupa akan kembali diterapkan. Namun, Presiden Prabowo Subianto hari ini menyatakan bahwa pemangkasan anggaran perjadin tersebut bisa menghemat uang negara dengan jumlah fantastis.
"Kalau kita hitung (hemat) Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki," ungkapnya dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1/2025), ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden.
 Ketua PHRI Jabar Dodi Ahmad Sofiandi Foto: Nur Khansa Ranawati |
Bayang-bayang Ancaman PHK
Dodi mengungkapkan, aktivitas MICE yang diselenggarakan di hotel-hotel menyumbang hampir separuh dari total pendapatan hotel. Alhasil, bila dipangkas, sumber pendapatan pun pincang.
"Hotel sangat membutuhkan rapat-rapat itu, karena sekitar 40 persen dari total pendapatan hotel ya dari sana. Sekarang sedang sepi semua, apalagi masyarakat juga sedang sulit karena deflasi," ungkapnya.
Sepinya MICE ditambah okupansi yang anjlok , dia mengatakan, menjadikan banyak hotel di Jawa Barat berada di ambang ancaman efisiensi. Meski di Januari belum ada kabar pemangkasan karyawan, namun, hal itu dinilai sangat berpotensi terjadi bila kondisi tak lekas membaik.
"Kalau berlanjut seperti ini, Februati dan Maret masih sepi, pasti akan ada yang PHK. Kalau hotel defisit ya akan mengurangi biaya operasional, berarti akan ada efisiensi dari segala aspek termasuk kepegawaian," ungkapnya.
Selain PHK, industri hotel yang lesu juga akan memunculkan multiplier effect pada pelaku ekonomi lainnya yang bergantung dengan keberlangsungan bisnis hotel. Beberapa di antaranya adalah para suplier kebutuhan hotel.
"Akan ada multiplier effect, UMKM yang melayani hotel seperti memasok sayuran dan lain-lain akan sepi. Efeknya bukan hanya di bisnis hotel, ke sektor lain juga akan berkurang," ungkapnya.
Dodi berharap, kegiatan MICE di berbagai dinas dan kementerian dapat kembali dilangsungkan meski dengan anggaran yang diperkecil. Sehingga, hotel setidaknya mampu menutup biaya operasional.
"Kalau bisa mah rapat-rapat yang diadakan pemerintah itu jangan dipangkas terlalu banyak, jadi tetap hotel dan resto bisa berjalan," ungkapnya.
(tya/tey)
