.webp)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat mengungkapkan temuan 176 tambang ilegal tersebar di berbagai wilayah. Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) ini tentunya merugikan negara dari segi pendapatan dan memberikan dampak negatif pada lingkungan.
Kepala Dinas ESDM Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, pihaknya menaruh perhatian besar pada pembinaan dan pengawasan di sektor pertambangan. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022.
"Pendelegasian tersebut mencakup pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan yang telah didelegasikan," kata Ai di kantor Dinas ESDM Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (23/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ai menjelaskan, jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tercatat di Jawa Barat mencapai 417 yang terdiri dari 246 IUP Operasi Produksi, 127 IUP Eksplorasi, 24 Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), 10 Izin Pengangkutan dan Penjualan Mineral, 5 Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan 5 IUP Untuk Penjualan.
Di sisi lain, Ai juga mengungkap pada tahun 2024 tercatat 176 aktivitas pertambangan tanpa izin yang tersebar di wilayah Cianjur 20 titik, Bogor 23 titik, Purwakarta 12 titik, Bandung 37 titik, Sumedang 48 titik, Tasikmalaya 48 titik dan Cirebon 7 titik.
"Dinas ESDM telah mengambil langkah konkret dengan mencatat 176 titik tambang ilegal dan telah memberikan peringatan penghentian kegiatan kepada para pelaku serta melaporkannya kepada APH untuk ditindaklanjuti sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," tegasnya.
Wajib Reklamasi
Lebih lanjut, Ai menuturkan, seluruh pengusaha tambang yang IUP-nya telah selesai masa berlakunya wajib menindaklanjuti dengan mengembalikan izin usahanya dan memenuhi pelaksanaan reklamasi pascatambang.
"Mekanismenya ada kewajiban yang harus dipenuhi, pelaksanaan reklamasi, kegiatan pascatambang dan harus sesuai dokumen pascatambang yang disetujui," tuturnya.
Untuk pengawasan reklamasi pascatambang tersebut menurut Ai, akan dilakukan oleh Kementerian ESDM dan Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba).
"Reklamasi pascatambang akan dinilai kementerian ESDM dan Dirjen Minerba, dari izin yang habis sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada mereka apakah akan memperpanjang atau tidak, kita juga mengawasi," tandasnya.
(bba/orb)
