Tekad Zulhas Indonesia Swasembada Pangan di Era Prabowo

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan bertekad agar Indonesia bisa menggalakkan swasembada pangan.

Hal itu disampaikan Zulhas -sapaannya- saat menghadiri agenda Hari Desa Nasional di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Selasa (14/1/2025).

"Kami baru bertugas dua sampai tiga bulan. Kita sama Pak Prabowo sudah lama sekali kami bareng-bareng 15 tahun. Kenapa begitu lama karena kita punya cita-cita yang sama, apa itu karena pak presiden sangat mencintai rakyatnya, Pak Prabowo ingin rakyatnya sejahtera dan maju," ujar Zulhas dalam pidatonya.

Keinginan yang dimaksud Zulhas itu, yakni menyejahterakan petani hingga masyarakat di desa. Oleh karenanya, pemerintah pusat bertekad agar Indonesia dapat swasembada pangan.

"Nunggu lama tidak apa-apa Pak Prabowo 20 tahun saya 15 tahun, keinginan apa itu karena ingin ada Indonesia swasembada pangan karena kita sudah 28 tahun lebih abai mengenai nasib petani, nasib desa, nasib rakyat kita yang begitu banyak jumlahnya," katanya.

Sedikit menelisik ke belakang, Zulhas beranggapan pada zaman Presiden Suharto telah memiliki program yang baik untuk kesejahteraan para petani. Namun, lanjut dia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diharapkan bisa menjadi lebih maju.

"Dulu zaman Pak Harto pupuknya bagus, irigasinya bagus, koperasinya bagus, itu memang betul. Ini sekarang yang akan dibuat oleh bapak presiden menjadi lebih bagus lagi," ucapnya.

"Ini tim-timnya semua, ini pekerja keras semua, saya cuman mengkoordinir saja, ada Menteri Desa pasukannya begitu banyak, Mentan pasukannya banyak, Menteri Kelautan pasukannya banyak, apalagi ditambah TNI Polri," ungkapnya.

Zulhas Pastikan Tak Ada Lagi Impor Sektor Pertanian

Sementara, Zulhas juga menyampaikan untuk kesejahteraan lainnya yang harus dirasakan oleh petani, bahwa pemerintah pusat tidak akan melakukan impor pada sektor pertanian. Hal tersebut dinilai terbukti sejak dilantiknya Prabowo menjadi Presiden RI yang tidak melakukan impor.

"Ini kita baru tiga bulan, tiga bulan kita sudah putuskan kita tidak akan impor beras lagi, kita tidak impor jagung lagi, kita tidak akan impor garam lagi, kita tidak akan impor gula lagi," kata Zulhas.

Demi terciptanya tujuan kesejahteraan petani khususnya, Zulhas pun meminta kepada seluruh masyarakat terutama para kepala desa yang di Tanah Air agar dapat mendukung demi terwujudnya program ini.

"Nah saya Menkonya sekarang untuk itu tidak akan impor tapi syaratnya ada, kita harus kerja bareng-bareng sama Kepala Desa, bangun desa juga kita harus siap, karena kalau tidak impor lagi. Oleh karena itu Pak Presiden Prabowo dukung desa," pungkasnya.

Sekadar informasi, acara tersebut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, dan beberapa menteri/Kepala Lembaga Kabinet Prabowo-Gibran, serta sejumlah kepala daerah, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat yang juga memeriahkan hari desa.

Selain itu, Hari Desa menjadi momentum untuk membangun pemahaman dan kepedulian masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pusat pertumbuhan dan kebudayaan daerah, serta desa sebagai titik sentral pembangunan. Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-6, yaitu 'Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan'.

Rangakaian acara sendiri nantinya menghadirkan pagelaran seni budaya, Ekspo BUMDES, gerakan ketahanan pangan, perlombaan olahraga rakyat, ruwatan desa, ngariung bersama warga, pagelaran wayang golek, dan banyak kegiatan lainnya.

Hari desa ini adalah kali pertama dan diterapkan pada tanggal 15 Januari 2025. Pada acara puncak adapula launching festival bangun desa bangun Indonesia, launching buku panduan lomba, launching buku panduan pemuda-pemudi pelopor desa, serta gerakan ketahanan pangan di desa dengan penanaman padi dan jagung.

Peringatan Hari Desa dipersembahkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, dan didukung oleh: PT Adaro Andalan Indonesia TBK, Bank BRI, BANK BNI dan PT PLN Persero.