Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Barat mendesak pemerintah untuk memastikan distribusi program makan bergizi gratis (MBG) dilakukan hingga ke daerah pelosok.
Langkah tersebut dianggap penting untuk mengatasi masalah gizi buruk dan mendukung kesehatan masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan akses pangan berkualitas.
Diketahui, program makan bergizi gratis telah dimulai secara nasional hari ini, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional juga telah menentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 190 lokasi yang tersebar di 27 provinsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Jawa Barat sendiri, diketahui sebanyak 57 SPPG tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Jawa Barat juga disebut menjadi provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak secara nasional.
Menanggapi dimulainya program MBG, Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar Zaini Sofari meminta pemerintah untuk memastikan distribusi bisa dilakukan secara merata khususnya untuk daerah-daerah pelosok.
"Jadi untuk (daerah) yang pelosok sangat membutuhkan, harus merata hingga pelosok. Masyarakat di pelosok harus terjangkau, beda dengan di kota yang mencukupi secara ekonomi mumpuni, makanan baik gizi terpenuhi," ujarnya.
Baca juga: Intip Makan Bergizi Gratis di Purwakarta |
"Kenapa ada badan gizi, kan salah satunya untuk mengkatrol Indonesia Emas 2045 tidak ada anak kekurangan gizi," imbuhnya.
Selain itu, Zaini mengharapkan program tersebut bukan hanya menjadi realisasi dari janji Presiden Prabowo Subianto. Lebih dari itu, Zaini meminta agar makan bergizi gratis harus bisa menjadi program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Mudah-mudahan bisa lebih baik harapan sesuai cita-cita karena ini bagian program presiden bisa di turunkan jadi program yang membumi dan benar-benar bukan hanya program, tapi dibutuhkan masyarakat," tegas Zaini.
(bba/dir)