Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa dana desa dapat digunakan untuk kebutuhan kedaruratan, termasuk penanganan bencana. Hal itu disampaikan saat kunjungannya ke lokasi pengungsian korban pergerakan tanah di Desa Lembursawah, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Senin (23/12/2024).
"Sebenarnya dana desa itu untuk kedaruratan bisa dipakai, boleh dipakai, dana yang insyallah nanti Januari akan ditransfer langsung ke desa, itu untuk kedaruratan bisa dipakai," kata Yandri kepada awak media.
Lebih lanjut, Yandri juga memastikan penggunaan dana desa itu tidak menyalahi regulasi meskipun tidak tertulis dalam Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa 2025 mendatang. Ia tidak ingin, regulasi justru menghambat pemanfaatan dana yang dikucurkan untuk meringankan beban rakyat tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Walaupun Permendesnya tadi saya tandatangani, itu secara khusus kita sebut untuk ketahanan pangan, jadi nanti Pak Kades walaupun ada huntap lahan-lahan di sini sebagai pertanian, itu bisa dana desa buat Bumdes biar tambah makmur lagi hunian tetapnya," ujarnya.
Masih di lokasi yang sama, Yandri juga langsung menghubungi beberapa pihak seperti Kepala BNPB Suharyanto dan Mensos Saifullah Yusuf untuk memastikan lancarnya relokasi lahan, meminimalisir konflik dalam prosesnya, serta tercukupinya kebutuhan dasar seluruh warga yang terlibat.
Terkait relokasi, ia pun memastikan 297 kepala keluarga di Desa Lembursawah yang terdampak pergerakan tanah akan dilakukan segera. Lahannya pun, kata dia, sudah disiapkan tinggal melengkapi pemetaan dengan kebutuhan lainnya.
"Kalau dari sisi jumlah 297 (kepala keluarga) itu tidak terlalu banyak. Dalam beberapa bulan, tidak terlalu lama harusnya sudah selesai," katanya.
Tak hanya memantau kondisi pengungsi, pihaknya juga menyerahkan 1.300 paket sembako untuk 297 KK korban terdampak bencana tanah longsor. Ia juga melihat kondisi dapur umum serta berbincang langsung dengan para pengungsi.
53 Ribu Desa Masuk Rawan Bencana
Pada kesempatan tersebut, Yandri juga mengungkapkan pentingnya mitigasi bencana di lingkup desa. Pasalnya, kata dia, dari total jumlah desa sebanyak 75.000 di Indonesia, 35.000 di antaranya masuk kategori desa rawan bencana.
"Kalau mau secara jujur kita ini kan ada 75 ribu desa. Dari 75 ribu desa se-Indonesia itu ada 53 ribu desa rawan bencana, salah satunya pergerakan tanah, longsor, kekeringan, angin puting beliung, tsunami, gunung meletus, banjir, semuanya ada di 53 ribu tadi," kata Yandri.
"Nah saya sudah minta kepala daerah dan anggota dewan tolong dipetakan kembali daerah rawan bencana. Mitigasi awal itu penting, jangan sampai warga ketika ada bencana baru kita tangani, mungkin sebelumnya kita tahu itu bencana tapi lebih baik kalau kita antisipasi dini, mohon kepala daerah semakin masif melakukan mitigasi sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi," tutupnya.
(sud/sud)