.webp)
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sudah digunakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam pembangunan infrastruktur. Hal itu dilakukan agar proses pengerjaan dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan.
Hal itu, diungkapkan Menteri PU Dody Hanggodo usai menghadiri Seminar Nasional bertemakan 'Optimalisasi Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum' di Kampus ITB, Kota Bandung, Sabtu (21/12/2024).
"Sebenarnya AI sudah kita pakai selama ini, cuman masih terbatas, ke depan dengan berkolaborasi dengan universitas di seluruh Indonesia penggunaan AI memperbaiki kualitas pembangunan infrastruktur dasar dari Kementerian PU," kata Dody kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain proses pembangunan menjadi efektif dan efisien, Dody menyebut jika ada kerusakan dari infrastruktur yang dibangun, bisa cepat diantisipasi tanpa menunggu kerusakan yang sangat parah.
"Kita juga mudah memantau terus menerus dan berkesinambungan daripada infrastruktur yang kita bangun, jika ada kerusakan awal bisa dideteksi lebih dini dan kita bisa lakukan perbaikan tanpa menunggu infrastruktur lebih parah," ungkapnya.
Tak sendiri, pihaknya juga berkoordinasi dengan Bappenas dalam proses pembangunan infrastruktur yang menggunakan AI.
"Sudah didiskusikan dengan teman-teman di Bappenas, kita diskusikan dan memformulasikan kebijakan-kebijakan ke depan seperti apa terkait pengguna AI ini," tambahnya.
Bahkan menurut Dody, jika pihaknya banyak belajar kepada ITB terkait pembangunan infrastruktur yang menggunakan kecerdasan buatan ini.
"Saya pikir ITB salah satu inai bersifat memulai dari beberapa tahun lalu, kita juga belajar ke ITB, kita berharap magister manajemen yang kita kirim ke sini mendapatkan ilmu tentang AI dan bisa diterapkan di pekerjaannya," tuturnya.
Meski demikian, Dody tak memungkiri jika penggunaan AI ini masih terbatas dan pihaknya terus mendorong sumber daya manusia (SDM) di Kementerian PU hingga mereka andal dan setelah itu, regulasi akan mengikuti.
"Kemampuan sumber daya di tempat kami belum sampai (terbatas), di awali dari sumber daya dulu baru dilanjutkan soal regulasi," pungkasnya.
(wip/orb)
