Soroti Masalah Pendidikan, Ono Surono Surati Pj Gubernur Jabar

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Pj Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin. Surat terbuka itu dilayangkan terkait dengan besarnya biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua murid, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Dalam surat itu, Ono menyoroti sekolah negeri yang masih menarik sumbangan atau pungutan dengan membebani orang tua siswa. Hal itu menurut Ono menimbulkan gejolak penolakan yang berdasar pada keberatan orang tua.

"Selama menjabat menjadi Wakil Ketua DPRD banyak permasalahan yang dilaporkan ke saya, seperti kemiskinan, pengangguran, stunting dan soal pangan yang masih di atas angka rata-rata nasional. Sehingga saya menganalisa ada problem mendasar yang harus segera diselesaikan oleh Pemprov Jabar, salah satunya adalah pendidikan," kata Ono dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

Dari laporan yang diterima, Ono mengungkapkan masih ada pungutan biaya pendidikan di sekolah negeri khususnya tingkat SMA sederajat. Pungutan itu diminta dengan dalih sumbangan dan banyaknya ijazah yang masih ditahan sekolah karena orang tuanya yang belum membayarkan sisa tagihan.

Ono meminta, Pemprov Jabar harus secara konsisten menjalankan amanah UU dan Perda tentang pendidikan serta Pergub yang mengatur tentang komite sekolah. Dia pun mengharapkan adanya tindakan tegas bagi siapapun yang melakukan pungli.

"Kedua, sesuai dengan Peraturan Sekjen Kemendikbudristek nomor 1/2022 pasal 9 ayat 2, tidak ada ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah dikarenakan masih ada tagihan yang belum dibayarkan," tegasnya.

"Bila Bapak PJ Gubernur dapat memastikan tidak ada beban biaya pendidikan yang berlebihan dan ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah, maka itulah langkah nyata yang di depan mata untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat. Semoga Bapak PJ Gubernur berkenan, memahami dan dapat menindaklanjuti," lanjutnya.

Ono juga meminta Pemprov Jabar segera melakukan pemeriksaan dan pendataan secara menyeluruh ke sekolah baik negeri dan swasta terkait masalah pungli itu. "Sekolah swasta juga harus kita backup, karena sekolah swasta ini juga bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang baik tanpa terlalu membebani orang tua siswa," ujarnya.

Lebih lanjut Ono mengatakan, anggaran pendidikan di Jabar yang telah disiapkan pada APBD 2025 sudah cukup tinggi yakni mencapai lebih dari 40 persen atau kisaran Rp 11 triliun. Anggaran itu kata dia harus digunakan tepat sasaran untuk keperluan pendidikan.

"Bila anggaran pendidikan 40% lebih masih juga kurang, berarti harus dievaluasi lagi. Pemprov Jabar harus melakukan kajian mendalam terkait anggaran pendidikan ini. Benar-benar tepat sasaran atau tidak," tutup Ono.