.webp)
Nasib pilu melanda seorang bocah kelas 3 SD di Kabupaten Subang. ARO (9), sempat koma usai mengalami perundungan oleh kakak kelasnya hingga dinyatakan meninggal pada Senin (25/11/2024) pukul 16.10 WIB.
ARO mulanya terus mengeluh sakit perut, sakit kepala hingga muntah-muntah. Ia sempat masuk sekolah kemudian kondisi terus memburuk, bahkan kesulitan membuka kelopak mata dan berjalan pun merangkak. ARO diduga dirundung tiga kakak kelasnya, yakni di kelas 4 dan kelas 5, dengan Inisial M, D dan O.
Kasus ini menyorot perhatian Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin. Ia mengatakan, Pemprov Jabar menolak tindakan perundungan terus terjadi dan meminta dinas terkait melakukan langkah prefentif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menolak tindakan perundungan, dan kami terus menghimbau pada seluruh pihak untuk menahan perundungan ini. Terutama kami sampaikan duka cita mendalam pada keluarga korban," ucap Bey, Selasa (26/11/2024).
Bey menjanjikan ada langkah selanjutnya baik untuk pencegahan perundungan. Selain itu juga ia memerintahkan agar segera ada penanganan pada keluarga dan anak pelaku perundungan.
"Langkah selanjutnya sudah pasti ada, sudah pasti. Nanti ada ya karena ini terkait dengan orang tua juga, nanti juga Disdik akan memanggil orang tua ke sekolah," kata Bey.
Soal Kepala Sekolah SD tersebut yang sudah dinonaktifkan oleh Pj Bupati Ciamis, Bey mengaku, sudah mendengar kabar itu. Ia pun membenarkan kepsek akan dinonaktifkan, namun akan memastikan terlebih dahulu surat keputusannya sebelum pencopotan dengan segera.
Di lain sisi, Bey mengatakan, Pemprov Jabar juga akan memberikan pendampingan hukum untuk keluarga. "Tentu akan melakukan pendampingan, kami akan upayakan maksimal untuk mereka pendampingan," katanya.
Ditemui terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya turut menyoroti kasus perundungan yang memakan korban. Seperti diketahui, ini bukan kasus pertama kejamnya perundungan dapat menghilangkan nyawa seorang anak.
Atalia mengatakan, permasalahan perempuan dan anak, tidak akan pernah selesai selama manusia itu ada di muka bumi. Maka, yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu untuk saling menjaga.
"Kita bersyukur pemerintah ini sudah berupaya sesungguhnya, namun ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh pemerintah, yaitu keluarga. Maka kita harus fokus pada bagaimana peningkatan terkait dengan pengetahuan, terkait proses-proses yang dilakukan ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah bullying," ucap Atalia.
Ia mengatakan, pemerintah sebetulnya telah mempersiapkan beragam instrumen pencegah. DPR RI telah bekerja sama dengan Kemen PPA, salah satunya menyediakan hotline Sapa 129, sebagai platform untuk anak jika merasa terancam.
"Di Sapa 129 itu jika anak merasa terancam, tidak nyaman, merasa dibully dan lain sebagainya, mereka bisa melaporkan kasus-kasus apa yang mereka rasakan. Sehingga mereka tidak merasa sendirian. Tapi kita sebetulnya sudah melakukan upaya termasuk bagaimana di wilayah 27 kota kabupaten khususnya di Jawa Barat, itu sudah ada pendamping-pendamping di lapangan dari Satgas-satgas PPA itu hadir untuk mendampingi kasus-kasus seperti ini," sambungnya.
Ia merasa prihatin dan berharap agar kasus bullying tidak terjadi lagi di lingkungan pendidikan. Kasus di Subang ini, Atalia juga mendorong teman-teman di DPR RI untuk mengawal terus, untuk menjadi pembelajaran bagi yang lainnya.
"Jangan sampai terjadi lagi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa itu terjadi. Jadi anak-anak biasanya mereka menganggap bahwa itu adalah semacam bercanda atau hal yang wajar terjadi, misalkan seniornya kepada juniornya. Atau mungkin ini kan relasi kuasa ya, mereka yang merasa lebih kuat begitu, kemudian mereka bisa melakukan hal-hal apapun kepada yang dianggap lebih lemah," kata Atalia.
"Maka memang kita kemandirian, kepercayaan diri itu harus ditumbuhkan lagi. Jadi saya kira memang pendampingan dan juga bagaimana untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak itu perlu kita kuatkan begitu," imbuhnya.
(aau/mso)
