.webp)
Pemprov Jabar punya angan untuk menjadi daerah swasembada pangan. Tak ingin ada impor, namun memanfaatkan produk pangan lokal dari luas dan kayanya potensi pertanian, peternakan, serta perikanan di Jabar.
Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Arief Maoshul Affandy mengatakan terus mendorong percepatan swasembada pangan. Dari provinsi terluas kedua di pulau Jawa ini, Arief mengaku mengawal program yang disiapkan Kementerian Pertanian (Kementan).
"Beberapa di antaranya ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan produksi padi nasional. Salah satu program yang dibuat pemerintah saat ini untuk mencapai tujuan swasembada pangan adalah dibikin cetak sawah baru, intensifikasi pertanian, optimalisasi, dan lain lain," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arief melihat bahwa program-program itu menjadi angin segar bagi petani dan sektor lainnya. Agar, para petani dapat meningkatkan produktivitas dan hasil dari pertanian di Jabar.
Ia juga berharap strategi yang saat ini dikomandani oleh Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
"Mudah-mudahan dengan program ini ke depan tidak ada lagi kelangkaan beras, tidak ada lagi impor, dan semua kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi di dalam negeri. Kualitas hasil taninya mumpuni dan produktivitas petaninya semakkin meningkat lagi. Itulah swasembada pangan sesungguhnya," ungkapnya.
Salah satu yang jadi sorotan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar ialah mencari alternatif pengganti nasi. Dalam data DKPP Jabar, provinsi ini sebetulnya kaya dengan hasil tani yang sehat seperti sorgum yang banyak ditanam di daerah panas, yakni Majalengka, Ciamis, Pangandaran, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor.
Lalu ada jali atau hanjeli dari Sukabumi, ubi cilembu dari Sumedang, dan aneka umbi-umbian lainnya. Arief pun berharap agar masyarakat Jabar semakin mengenal produk-produk tersebut, pegiat usaha pangan lokal semakin banyak, dan tidak tergantung makanan luar agar mewujudkan mandiri pangan.
Arief juga menyampaikan pengamatannya, hasil dari temuan di masyarakat. Anggota fraksi PPP dapil Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran itu mendapat keluhan warga soal pupuk yang langka dan mahal.
"Dalam temuan reses misalnya, ada yang berbincang tentang pupuk dan air bersih. Memang dari dulu pupuk ini kesulitan, saya juga meresahkan adanya program pemerintah terkait pupuk yang dibatasi dengan kartu tani," kata Arief.
"Lalu ada lainnya, ternyata nggak semua petani mempelajari cara tanam dan bibit baik. Mereka banyak juga yang asal tanam, karena hanya dikasih modal tapi tidak dikasih tahu caranya," sambung dia.
Arief pun di Komisi 2 DPRD Jabar, terus mendorong dan mencari langkah yang bisa dilakukan pemerintah Jabar. Ia berharap, dengan adanya perhatian dari Presiden Prabowo Subianto soal pangan, program swasembada pangannya langsung digas.
"Program swasembada pangan, bagi komisi dua mudah-mudahan membawa perbaikan, untuk para petani lebih diprioritaskan. Itulah mungkin kuncinya," tutur Arief.
Ia berharap, progam swasembada pangan dapat memperhatikan kebutuhan pupuk yang masih sulit didapatkan oleh masyarakat, karena ketersediaan pupuk ini begitu sentral bagi para petani dan masyarakat umum lainnya.
"Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian petani ataupun masyarakat mogok bekerja karena alasan pupuk yang tidak ada," imbuh dia.
(aau/sud)
