60% Lebih Anggaran Pendidikan di Sukabumi Terserap untuk Gaji-Tunjangan

Dari total anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tahun 2025 yang direncanakan hampir mencapai Rp1,3 triliun, sekitar Rp800 miliar atau lebih dari 60 persen dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai.

Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Faizal Akbar Awaludin, usai rapat kerja terkait RAPBD 2025 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

"Anggaran ini memang besar, tapi sebagian besar terserap untuk belanja pegawai. Sisanya digunakan untuk belanja barang dan jasa yang mendukung operasional dan program pendidikan," ujar Faizal, yang merupakan anggota Komisi 4 DPRD yang salah satunya membidangi sektor pendidikan, Jumat (15/11/2024).

Ia juga menekankan bahwa angka ini masih bersifat tentatif, mengingat RAPBD 2025 belum disahkan. Namun, alokasi besar untuk belanja gaji dinilai bisa menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memastikan program pendidikan tetap berjalan optimal dengan sisa anggaran yang tersedia.

"Ini perlu diawasi dengan baik. Jangan sampai sektor pendidikan hanya menjadi rutinitas administratif tanpa ada dampak signifikan terhadap kualitas layanan dan fasilitas pendidikan," tambahnya.

Anggaran yang mayoritas habis untuk gaji ini menyoroti salah satu masalah klasik dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia. Meski nominal besar digelontorkan, tantangan dalam pemerataan fasilitas dan peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi pekerjaan rumah.

Faizal menegaskan, sebagai anggota DPRD, dirinya akan memastikan alokasi sisa anggaran sebesar Rp500 miliar benar-benar digunakan untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

"Kami akan mengawasi sampai ke lapangan untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan tepat sasaran. Jangan sampai ada pemborosan," tegas Faizal.

"Dengan proporsi anggaran seperti ini, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi kreatif untuk memastikan pendidikan di Sukabumi tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi para siswa dan tenaga pendidik," pungkasnya menambahkan.

Sementara itu, Feri Supriadi, Ketua Komisi 4 menjelaskan bahwa anggaran itu masih bersifat masih rancangan dalam RAPBD. "Masih RAPBD, dan itu ranah rapatnya ada di Banggar (badan Anggaran) DPRD belum ketuk palu dan belum ke ranah komisi," jelasnya.