Kata Mensos Gus Ipul soal Bansos Disetop Jelang Pilkada

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kembali menyinggung mengenai usulan distribusi bantuan sosial (bansos) yang akan disetop sementara menjelang Pilkada 27 November 2024. Usulan ini diketahui telah dicetuskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Sebenarnya, waktunya (penyaluran bansos) itu kan setiap 3 bulan, jadi sekarang ini ya triwulan terakhir. Kemarin ada aspirasi dan Pak Mendagri setuju untuk ditunda sampai Pilkada. Ya tentu kita akan ikuti apa yang sudah menjadi keputusan Pak Mendagri," kata Gus Ipul di Kota Bandung, Rabu (13/11/2024).

Untuk teknisnya nanti, bansos dari pemerintah pusat berupa bantuan langsung tunai (BLT) akan segera dikoordinasikan dengan Himpunan Bank Milik Negera (Himbara). Ketika Pilkada telah selesai, Kemensos bisa memberi arahan ke Himbara supaya bansos berupa BLT tersebut segera disalurkan ke masyarakat.

"Ya tinggal disampaikan ke Himbara untuk ditunda gitu, atau ke PT POS untuk ditunda berdasarkan surat (edaran) itu. Nanti sesuai dengan suratnya Pak Mendagri. Misalkan, setelah Pilkada, akhir November ini sudah bisa (bansos-nya dicairkan). Kan kita tinggal buka, kalau kita kan tinggal salur saja," bebernya.

Selain bansos dari pemerintah pusat, Gus Ipul juga menyoroti bantuan yang disalurkan dari pemerintah daerah. Setelah adanya edaran itu, dia menginginkan supaya pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Indonesia juga bisa menjalankan usulan tersebut.

"Bansos kan ada untuk per makanan, atau untuk pangan, untuk sekolah, untuk ibu hamil, untuk lansia, jadi macam-macam. Ini sebenarnya juga harus menjadi perhatian dari provinsi sama kabupaten/kota. Jadi dari pemerintah daerah terutamanya ya. Kalau yang dari pusat itu umumnya BLT," pungkasnya.

Sebelumnya mengutip detikNews, Mendagri Tito Karnavian menyatakan pihaknya setuju dengan usulan pendistribusian bantuan sosial (bansos) disetop sementara menjelang pencoblosan pilkada 27 November. Tito menuturkan pihaknya hanya tinggal mengeluarkan surat edaran terkait itu.

"Dan surat edaran, Pak, yang kemarin diminta, kami setuju. Kemarin Pak Bima Arya, wamen, menyampaikan bahwa teman-teman Komisi II minta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan pilkada. Kami setuju Pak, langsung setuju sekali," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).