.webp)
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Jabar, Muhammad Romli mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan Pemprov Jabar setelah pembahasan RAPBD 2025 rampung. DPRD dan Pemprov telah menyetujui APBD Jabar menjadi Rp31,473 triliun.
Romli yang sekaligus merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Jabar, melihat fokus alokasi anggaran akan memperhatikan sektor pendidikan dan infrastruktur. Keduanya menurut Romli, menjadi irisan untuk segera menurunkan angka kemiskinan di Jabar yang masih tinggi yakni 7,4%.
"Dalam RAPBD yang sudah kami setujui menjadi APBD itu kan nilainya Rp31,473 triliun itu lebih mengarahkan ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur, yang bidang-bidang tersebut beririsan dengan upaya menekan angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita itu masih tinggi, lho," kata Romli, Senin (11/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita berharap alokasi ke pendidikan bisa meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Jadi harus dimaksimalkan dan kami akan membantu pemerintah untuk merealisasikannya," imbuhnya.
Dalam pembahasan Badan Anggaran terkait RAPBD Jabar, Romli menyebut pada fungsi pendidikan, sudah dialokasikan sebesar 40,3%. Selain itu pada fungsi kesehatan dialokasikan sebesar 11,4%.
Ia juga menyebut alokasi untuk fungsi kesehatan yang telah ditingkatkan, diharap bisa meningkatkan angka harapan hidup dan tingkat kesehatan masyarakat. Romli melihat jika hal tersebut bisa diwujudkan, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jabar.
"Dan hal lainnya tentang pembangunan infrastruktur, itu juga harus ada koneksitas antar Kota-Kabupaten agar jalannya bagus, akses yang memadai. Supaya roda perekonomian juga akan meningkat, karena cepatnya memperoleh hasil panen dan tidak terkendala kondisi jalan," ucap Romli.
Bicara soal upaya mengentaskan kemiskinan, menurutnya akan bersinggungan dengan banyak faktor. Termasuk salah satunya, menjadi tugas legislatif untuk mendorong agar Jabar menjadi daerah ramah investasi untuk menyerap angka pengangguran.
"Target investasi Pemprov Jabar hingga Rp250 triliun pada 2024 itu, harus kemudian jadi daya ungkit dari pertumbuhan ekonomi di Jabar. Begitu angka investasi itu masuk, maka akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian Jabar," tutur anggota Fraksi PPP itu.
Romli mengatakan dalam hasil RAPBD yang telah disetujui kemarin, para anggota Dewan akan memastikan Pemprov Jabar ke depan juga lebih kreatif dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan PAD. Selain itu, keberpihakan alokasi anggaran terhadap sektor ekonomi dan pembangunan ke depan, juga semakin ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
"Harapannya ke depan, perhatian Pemprov Jabar untuk perekonomian masyarakat juga bisa lebih tajam. Lalu untuk meningkatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, Pemprov Jabar juga perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang intens dengan pemerintah pusat," ujar Romli.
(aau/yum)
