Bey Machmudin Dorong Pemanfaatan Blockchain untuk Layanan Publik di Jabar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, menjadi tuan rumah acara Local Government Blockchain Forum and Festival (LGBFF) pada Rabu (6/11/2024). Acara yang digelar di Pullman Hotel Bandung ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemanfaatan teknologi blockchain di lingkungan Pemda.

Berbagai instansi pemerintah dan pembicara dari berbagai pihak turut memeriahkan LGBFF 2024. Peserta acara ini berasal dari tingkat daerah maupun nasional, termasuk Diskominfo Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, kecamatan, serta kementerian dan lembaga nasional, seperti Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Dirjen Dukcapil, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tujuan acara ini sesuai dengan misi Pemprov Jabar untuk memastikan teknologi terbaru diterapkan. Teknologi diberlakukan demi mewujudkan tata kelola yang andal dan responsif.

Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan teknologi ini diharapkan menjadi solusi yang efektif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menghadapi tantangan disrupsi. Perlu analisis mendalam dan adaptasi teknologi agar setiap inisiatif digital selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan Jawa Barat.

"Jadi ini inisiasi kami untuk di Jawa Barat. Jadi untuk pemerintah kota kabupaten, secara sederhana untuk lebih percaya lagi menggunakan teknologi dan ini untuk mendukung keterbukaan. Supaya pelayanan publik jadi lebih baik, bisa lebih menjalankan perizinan segala macam dan semuanya bisa memantau pada saatnya," kata Bey usai meresmikan pembukaan acara tersebut.

Selain memperkuat keamanan data, penggunaan teknologi digital yang menggunakan kriptografi tersebut juga akan meningkatkan pelayanan masyarakat. Acara tersebut diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar bekerja sama dengan Indonesia Blockchain Society. Bey pun mendorong penggunaan teknologi blockchain diterapkan dalam tata kelola pemerintahan di 27 kabupaten dan kota.

Acara ini merupakan upaya Pemprov Jabar membangun sinergi lintas sektor, guna mempercepat adopsi teknologi mutakhir yang tidak hanya relevan bagi Jawa Barat tetapi juga memiliki dampak nasional. Blockchain, sebagai salah satu teknologi yang diangkat dalam acara ini, menawarkan keamanan dan transparansi tinggi, yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan layanan yang aman dan bebas dari manipulasi.

"Jadi secara sederhana seperti itu. Kami ingin mensosialisasikan, jangan sampai ketinggalan dalam penggunaan blockchain ini. Jadi kami berharap dengan acara ini di awal, nanti pemahaman lebih baik, jadi lebih PD lagi dan lebih transparan lagi dan lebih efisiensi lagi pemerintahan yang dijalankan. Sementara publik lebih mudah lagi memantau," harap Bey.

Secara komponen data, harapannya pemerintah bisa lebih update dengan perkembangan. Kalau ada perubahan, akan ada notifikasi dalam blockchain tersebut. Teknologi ini harapannya dapat membangun kepercayaan publik dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dicapai. Di Jawa Barat, teknologi blockchain telah mulai diimplementasikan pada fitur e-Pensiun dalam aplikasi Sistem Informasi Aparatur (SIAp) Jabar untuk memudahkan proses administrasi pensiun ASN, sekaligus memastikan akurasi dan keamanan data kepegawaian.

"Tapi saya sampaikan tadi ke narasumber, mohon dijelaskan secara dasar dulu. Karena blockchain ini kan walaupun sudah lama ada, tapi buat di kalangan pemerintah ini sesuatu yang baru. Jadi saya bercandanya jangan-jangan seperti supply chain atau apa. Yang penting para Bupati, Wali Kota, dan juga Eselon 2 paham dulu yang penting logikanya berpikirnya seperti apa," pesannya.

"Mungkin Sapa Warga juga bisa menggunakan hal itu jadi seperti pembayaran STNK sebaiknya menggunakan itu, karena sudah pasti aman dan tidak akan diubah. Kan bisa saja sekarang pada saat ini saya sudah bayar STNK, sudah bayar pajak PKB, pajak bermotor. Tahu-tahu ada yang bisa mengubah bahwa saya belum bayar. Itu kan tidak baik. Dan ini nanti ada notifikasinya, Itu secara sederhana seperti itu," ucapnya menjelaskan.

Teknologi blockchain memang memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, keuangan, serta pelayanan publik. Apalagi di era transformasi digital yang terus berkembang pesat, inovasi teknologi digital menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Implementasi blockchain, terutama di pemerintahan di Indonesia, masih pada tahap awal. Maka, diperlukan akselerasi dan dukungan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk memanfaatkan potensinya.

Terdapat empat sesi diskusi panel dalam Local Government Blockchain Forum & Festival 2024. Diskusi panel sesi pertama bertajuk "Getting Started with Blockchain: A Basic Overview" dengan panelis Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman dan Perwakilan Indonesia Blockchain Society I Gede Dwianta.

Diskusi panel sesi kedua mengambil tajuk "Transforming Regional Planning with Blockchain: From Concept to Implementation" dengan panelis Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Digital I Nyoman Adhiarna, Penelaah Teknis Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuri Olivia, Kasubdit Pengembangan & Pemanfaatan Energi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Andianto Haryoko, serta Kepala Bidang Data Pusat Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri Yanuar Andryana Putra.

Sementara diskusi panel sesi ketiga bertajuk "Cross-Sector Blockchain Implementation: The Future of Public Services" dengan panelis Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji, Kepala Pusat Data & Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nazib Faisal, Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah, Subject Matter Expert Peruri Percetakan Uang Republik Indonesia Teguh Kurniawan Harmanda.

Sedangkan diskusi panel sesi keempat bertajuk "Beyond Cryptocurrency: Leveraging Blockchain for Business Growth and Innovation" dengan panelis Ketua Umum DPW Bali Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional I Putu Yuliartha Reken, Chief Product Officer Baliola Fransiskus Paranso, President PANDI John Sihar Simanjuntak, Chief Data Officer Lokadata Ahmad Suwandi, dan CEO ID Cloud Alfian Pamungkas Sakawiguna.

Melalui diskusi panel tersebut, Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat pemanfaatan blockchain di Indonesia, sekaligus menjadi platform bagi pemerintah daerah dan nasional untuk berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem digital yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.