.webp)
Rapat Paripurna telah berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Jumat (25/10/2024). Dalam agenda hari ini, Fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya terkait Ranperda tentang APBD Provinsi Jawa Barat 2025 dan dua usulan Ranperda Investasi dan Kemudahan Berusaha serta Perubahan atas Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2025.
Dalam agenda tersebut sekaligus diumumkan nama Pimpinan DPRD Jabar yang menjadi Koordinator tiap komisi dan badan. Komisi 1 dikoordinatori oleh Ono Surono, komisi 2 dikoordinatori oleh Acep Jamaludin, komisi 3 dikoordinatori oleh Iwan Suryawan, komisi 4 dikoordinatori oleh MQ Iswara, sementara komisi 5 dikoordinatori oleh Buky Wibawa.
"Sementara untuk Bapemperda dikoordinatori Iwan Suryawan dan Acep Jamaludin, sementara untuk Badan Kehormatan oleh MQ Iswara dan Ono Surono," kata Buky Wibawa, Ketua DPRD Jabar saat memimpin rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam Ranperda APBD 2025, masing-masing fraksi memaparkan pandangan dari nota pengantar yang telah disampaikan Pj Gubernur Jabar beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, APBD Provinsi Jabar tahun lalu sebesar Rp36,79 triliun kini turun menjadi Rp29,93 triliun.
Setiap fraksi pun menyoroti efisiensi dana yang dimiliki Pemprov ke depan. Dari Fraksi Gerindra tak ada sorotan khusus pada APBD yang diungkap di Rapat Paripurna.
"Fraksi Gerindra mengapresiasi pembahasan Ranperda APBD 2025 dan memandang rancangan ini sebagai potensi besar dalam mendorong perkembangan ekonomi dan menambah kesejahteraan masyarakat. Kami harap Ranperda dapat mendorong sinergi yang kuat antara Pemprov dan DPRD Jabar demi mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan," ucap Rizaldy D Priambodo, Sekretaris Fraksi Gerindra.
Sementara, Fraksi Gerindra memberi catatan pada Ranperda Investasi dan Kemudahan Berusaha serta Perubahan atas Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2025. Mereka menyorot perlindungan tenaga kerja, sehingga diharap Ranperda juga memastikan investasi dan mempertahankan hak pekerja dan lapangan pekerjaan.
"Perlindungan lingkungan juga dapat mendorong investasi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif. Kami juga mendorong adanya peran serta masyarakat agar dapat aktif dalam berinvestasi dan pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat," pesannya.
Sementara itu, catatan cukup panjang diberikan dari Fraksi PKS. Yusuf Maulana sebagai perwakilan, menyebut APBD tidak boleh hanya transparan, tapi juga perlu akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. Menurutnya, tidak boleh ada anggaran yang hanya rutinitas dan tidak bisa menyelesaikan masalah masyarakat.
"Kami juga meminta penjelasan dan perumusan kegiatan yang diajukan dalam APBD. Kita ingin target pendapatan daerah lebih realistis, kami menyoroti adanya penambahan Rp400 miliar dalam anggaran BTT. Kami ingin minta penjelasan hal ini karena dinilai terlalu besar, apakah tidak lebih baik untuk program yang mendesak?," kata Yusuf.
Selain itu Yusuf juga menyinggung soal anggaran pendidikan. Beberapa masalah yakni adanya blindspot atau belum adanya sekolah di beberapa daerah, lalu berkaitan dengan literasi sebab anggaran untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dirasa terlalu kecil.
"Dana untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat cukup kecil yakni Rp11 miliar, termasuk terkait dengan keperluan perlindungan anak masih kecil, itu juga harus ditingkatkan," pesannya.
Sementara Fraksi PDIP banyak bicara soal penurunan anggaran APBD 2025 agar jangan sampai mengurangi program program prioritas yang bersentuhan langsung dan menyelesaikan permasalahan mendasar bagi masyarakat di Jabar.
"Kami memandang perlu ada komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang dibangun pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota serta seluruh OPD sehingga efektivitas pelaksanaan program dapat sinergis dan tidak ada lagi program yang tumpang tindih dalam mencapai target yang sama," kata Ineu Purwadewi Sundari, Ketua Fraksi PDIP.
"Provinsi otomatis kan pendapatanmya berkurang, kami kritisi beberapa hal salah satunya kami ingin program memprioritaskan program kerakyatan, yang menyelesaikan masalah kemiskinan, itu tetap jadi perhatian dan dilaksanakan. Mungkin yang biasanya bantuan keuangan, nanti mungkin dibatasi. Kami minta ada langkah konkrit Pemprov untuk optimalkan pendapatan tahun-tahun selanjutnya," sambung dia.
Fraksi berlambang banteng ini juga mendorong Pemerintah Provinsi agar melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan, dengan melakukan langkah-langkah konkrit dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Seperti optimalisasi aset, mengoptimalkan pendapatan dari BUMD, investasi daerah, dan pengoptimalan pajak daerah di luar pajak kendaraan bermotor, sehingga perlu ada optimalisasi dan inovasi program untuk menggali sumber-sumber pendapatan.
Belanja daerah pada APBD 2025 direncanakan sebesar Rp29,74 triliun rupiah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. PDIP menyoroti dalam hal belanja daerah harus se efisien mungkin penggunaannya sesuai dengan tujuan program.
"2026 optimalisasi dari aset yang cukup banyak, ini bisa dimanfaatkan dan korelasinya dengan penambahan PAD Pemprov. Lalu pendapatan BUMD yang belum maksimal, kemudian mengoptimalkan pajak daerah di luar pajak kendaraan bermotor. Pajak permukaan alat berat dan lainnya yang ada potensi di Jabar. Jadi peningkatan PAD kami harap 2026 sebagai acuan bisa dilakukan. Pemprov harus dapat menggali itu," pesan Ineu.
(aau/yum)
