Jabar Hari Ini: Flyover Ciroyom Bandung Mulai Beroperasi

Beragam peristiwa terjadi di Jawa Barat (Jabar) hari ini, Rabu (23/10/2024). Salah satu di antaranya akhirnya Flyover Ciroyom Kota Bandung yang dinanti-nanti, telah resmi dibuka. Selengkapnya, berikut rangkuman Jabar hari ini:

Flyover Ciroyom Dibuka, Perlintasan di Bawahnya Ditutup

Setelah berbulan-bulan menunggu usai rampung dibangun pada Mei 2024 lalu, akhirnya flyover Ciroyom resmi dibuka untuk umum. Jalan layang di Kecamatan Andir dan Cicendo, Kota Bandung ini dapat mengurangi kemacetan di kawasan tersebut.

"Alhamdulillah pagi ini berdasarkan informasi dari BTP (Balai Teknik Perkeretaapian) kelayakan jalan (flyover Ciroyom) sudah bisa dipakai," ucap Pj Wali Kota Bandung A Koswara saat meresmikan flyover Ciroyom, Rabu (23/10/2024).

Koswara menuturkan, flyover Ciroyom dibangun untuk mengurangi kemacetan karena padatnya jadwal kereta api yang melintasi di perlintasan sebidang JPL 157. Belum lagi, kata Koswara, ada rencana menambah jadwal perjalanan kereta feeder Bandung-Padalarang.

"Bisa menyelesaikan persoalan (kemacetan) dengan adanya persimpangan yang digunakan oleh feeder kereta cepat. Karena dengan feeder kereta cepat ini kalau nanti sudah dikembangkan menjadi 67 jadwal feeder itu, perlintasannya per tiga menit ditutup," jelasnya.

"Jadi dengan adanya flyover ini, pergerakan masyarakat sudah bisa tidak terganggu lagi dengan adanya feeder," imbuhnya.

Sementara Kepala BTP Bandung Endang Setiawan menambahkan, dengan adanya kereta feeder Bandung-Padalarang, akan semakin banyak frekuensi kereta api yang melintas. Karena itu, flyover tersebut disediakan untuk mengurai kemacetan pada jam sibuk.

"Kami berharap dengan adanya flyover ini maka tingkat kecelakaan pada perlintasan sebidang dapat ditekan serta meningkatkan awareness masyarakat bahwa keselamatan diri merupakan hal yang utama," tutur Endang.

Dengan beroperasinya flyover Ciroyom, Endang menyebut perlintasan sebidang JPL 157 yang ada di bawahnya akan dinonaktifkan. Karena itu, masyarakat bisa mulai mengakses flyover Ciroyom dan tidak memaksa melintasi perlintasan sebidang.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung dan PT KAI Daop 2 Bandung dalam rangka penutupan perlintasan sebidang JPL 157 sehingga nantinya masyarakat hanya akan dapat mengakses flyover saja," ucap dia.

Pantauan detikJabar, Rabu (23/10/2024), petugas tengah menutup jalan yang dilalui perlintasan sebidang JPL 157 yang berada di bawah flyover Ciroyom. Penutupan dilakukan dengan memasang water barrier dan beton pembatas jalan.

Setelah ditutup, pengendara tidak bisa melintas di perlintasan sebidang itu. Mereka harus memutar dan mengakses flyover Ciroyom. Hanya pejalan kaki yang untuk sementara dibolehkan menyeberang perlintasan sebidang itu.

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi mengatakan, penutupan perlintasan sebidang selain karena telah difungsikannya flyover Ciroyom, juga untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan di pintu perlintasan.

"Penutupan perlintasan untuk mengurangi angka kecelakaan di pintu perlintasan. Sejak Januari-Oktober 2024, angka kecelakaan di pintu perlintasan sudah terjadi 17 kali dengan korban meninggal dunia 8 dan 6 luka-luka. Jalan ini sudah tidak bisa dilalui dengan pemasangan bantalan beton," kata Ayep.

Ayep menjelaskan, sebelum ditutup permanen, pihaknya telah mensosialisasikan rencana penutupan dengan warga sekitar. Dari sosialisasi itu menurut Ayep, warga mendukung rencana penutupan.

Meski mendukung, namun warga meminta adanya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dibangun. Ayep menyebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan JPO tersebut.

"Kita sudah lakukan sosialisasi ke Kecamatan Ciroyom dan Cicendo bahwa selesainya pembangunan flyover, pintu perlintasan akan ditutup. Respons masyarakat saat sosialisasi mereka men-support, namun meminta pembangunan JPO," ujarnya.

"Pembangunan JPO nanti akan dikoordinasikan dengan Kemenhub dan BTP Kelas 1 Bandung. Saat ini yang tidak boleh lewat kendaraan roda dua dan empat, pejalan kaki masih bisa lewat," sambung dia.

Kekeringan di Kampung Kedung Jumbleng Cirebon

Ratusan warga di Kampung Kedung Jumbleng, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selama satu dekade terakhir kesulitan mendapatkan air bersih setiap musim kemarau. Tahun ini, kekeringan terjadi sejak Mei 2024 dan kondisinya semakin parah hingga hari ini.

Salah seorang warga Kampung Kedung Jumbleng Raifiathul Fauziah mengatakan sumur bor yang selama ini menjadi sumber air utama warga telah mengering. Situasi ini memaksa masyarakat harus bergantian untuk mengais air di sumur bor tersebut.

"Sudah 10 tahun terakhir atau dua kali Pilkada kami kesulitan air, tapi tahun ini terasa paling berat. Air dari sumur bor sudah kering sejak Mei. Bantuan pun hanya sekali datang," ungkap Raifiathul kepada detikJabar, Rabu (23/10/2024).

Ia berharap pemerintah tidak hanya memantau dari jauh, tetapi benar-benar turun tangan untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih. "Air adalah kebutuhan utama. Kami butuh tindakan nyata dari pemerintah, bukan hanya pemantauan," lanjutnya.

Warga kampung kini hanya bisa mengandalkan bantuan air dari luar. Namun, hingga saat ini bantuan yang mereka terima masih minim, sehingga warga merasa semakin terabaikan.

"Di tahun ini kami warga kampung Kedung Jumbleng baru satu kali terima bantuan selama musim kemarau," jelasnya.

Selain itu, warga lainnya Khodir menyampaikan meski masuk dalam wilayah administrasi Kota Cirebon. Masyarakat Kelurahan Argasunya terutama di kampung tersebut kurang mendapatkan perhatian.

"Ini di Kota Cirebon loh, tapi kok kami seperti di anak tirikan sama pemerintah setempat. Sampai-sampai kami harus kesulitan dapat air bersih," terangnya.

Untuk mengurangi penggunaan air bersih, ia bersama warga lainnya terpaksa harus menggunakan genangan air yang ada di sungai untuk mencuci pakaian dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan penggunaan air.

"Karena kami di sini harus ngirit air, buat cuci baju kami genangan air di sungai yang mulai mengering juga," bebernya.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini agar mereka tidak terus-menerus mengalami krisis yang sama setiap kemarau tiba.

"Maunya ya sumur yang benar-benar bisa kasih pasokan air, kalau begini terus ya repot juga," pungkasnya.

Kala Anggota DPRD Sukabumi Walk Out dari Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi diwarnai aksi walk out atau keluar. Padahal, dalam rapat itu dibahas pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) meliputi Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, hingga Badan Musyawarah.

Kegiatan rapat paripurna itu berlangsung pada Selasa (22/10) kemarin. Dari pantauan detikJabar, rapat paripurna pembentukan AKD baru selesai sekitar pukul 22:30 WIB. Beberapa kursi di ruang rapat nampak kosong, bahkan hanya ada satu pimpinan yang ikut dalam rapat tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Rojab Asy'ari mengatakan, sebanyak 16 anggota DPRD memutuskan untuk tidak melanjutkan ikut serta dalam rapat paripurna tersebut. Dia pun blak-blakan menjelaskan alasan aksi walk out itu.

"Jadi kemarin ba'da Magrib teman-teman sekitar 16 anggota DPRD melakukan walk out. 16 anggota DPRD itu berasal dari 5 fraksi, PAN, PPP, Demokrat, Golkar dan PDI Perjuangan. (Kenapa?) bukan kecewa terhadap hasil, bukan," kata Rojab saat dikonfirmasi detikJabar, Rabu (23/10/2024).

Dia menerangkan, sebelum rapat paripurna pembentukan AKD dilaksanakan, beberapa pimpinan partai sepakat untuk membentuk Koalisi Perubahan. Di dalamnya terdiri dari enam partai politik yaitu PAN, PPP, Demokrat, Golkar, PDIP dan Nasdem dengan jumlah kursi 19. Keenam partai itu membuat kesepakatan kerjasama gabungan Fraksi Perubahan.

Dalam dokumen kesepakatan yang diterima detikJabar tercantum komposisi AKD. Selain itu, ada beberapa kesepakatan lain yang harus ditaati anggota Fraksi Perubahan. Namun saat rapat paripurna, satu partai koalisi tiba-tiba mengambil keputusan berbeda.

"Jadi intinya, kita walk out itu bentuk kekecewaan karena ada satu partai di koalisi yang melakukan pembelotan. Makanya kita sepakat diperintahkan ketua partai, kita menentukan sikap untuk tidak menghadiri rapat paripurna. Silahkan rapat paripurna dilanjutkan apapun hasilnya kita akan menerima," ujarnya.

Rojab menuturkan, ke-16 anggota DPRD yang walk out itu tidak mempermasalahkan hasil pembentukan AKD yang sudah diputuskan. Namun, kata dia, mereka menyayangkan adanya pengkhianatan yang terjadi di lingkup Koalisi Perubahan.

"Kekecewaan kita sebenarnya bukan dalam hasil tapi ada sebuah pengkhianatan dari hasil kesepakatan. Dengan pembelotan NasDem itu ya akhirnya tidak sesuai dengan komitmen. Komitmen itu dibangun punya tujuan, di parlemen ini punya harapan bahwa kita akan solid, program-program yang dikolaborasikan dengan teman-teman lain," kata dia.

"Itu sudah jelas, terang-terangan pembelotan, fakta di perhitungan itu kan ploting terbuka, bukan lagi asumsi. Saya tidak tahu (alasan NasDem) tapi dalam hasil pembahasan NasDem juga sudah dikasih porsi di wakil ketua Komisi 1, wakil ketua Badan Pemperda, bahkan di komisi 3 juga dikasih. Jadi sebetulnya distribusi dari 6 partai itu sudah teratur, sudah kesepakatan," sambungnya.

Dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Kota Sukabumi Asep Koswara membenarkan adanya dinamika politik dalam rapat paripurna pembentukan AKD.

"Prosesnya saya kira saya tidak bisa langsung masuk ke dinamika di dalam karena memang itu ada wilayah politik yang tentunya bukan domain saya tapi secara umum dari proses pembahasan tadi itu dimulai dari rapat pimpinan dengan para ketua fraksi. Adapun dinamika tadi ini area politik, kepentingan dan sebagainya," kata Asep.

Dia mengatakan, proses rapat paripurna mulanya berjalan normal. Kemudian rapat diskors atau isoma sekira pukul 18:00 WIB dan dimulai kembali pada pukul 19:00 WIB.

"Nah baru saja dimulai para peserta tidak kembali lagi. Ada bahasa walk out padahal tidak, tadi itu sudah diskorsing dulu. Jadi dinamikanya berkembang sesuai tatib (tata tertib) kan yang namanya kita di DPRD itu panduannya tatib kalau tidak sesuai dengan tatib itu tidak bisa dilaksanakan," jelasnya.

Menurutnya, saat belasan anggota DPRD meninggalkan gedung dewan, para ketua komisi sudah terpilih dan diputuskan. Meski begitu, ia tak memungkiri adanya banyak dinamika yang terjadi di ruang rapat.

"Dinamikanya luar biasa walaupun saya tidak masuk ke dalam (ranah politik) tapi saya lihat luar biasa lah setelah itu muncul sudah keluar keputusan komisi 1 hingga 3. Ketua Komisi 1 itu dari Frakasi Gerindra Kamal Suherman, Ketua Komisi 2 dari Fraksi PPP Muchendra, Ketua komisi 3 dari Fraksi NasDem Bambang Herawanto," tutupnya.

Sophi Zulfia Jadi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon

Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029 yang terdiri dari ketua dan wakil ketua resmi dilantik. Sophi Zulfia ditetapkan sebagai ketua DPRD Kabupaten Cirebon, sementara Nana Kencanawati, Hasan Basori dan Teguh Rusiana Merdeka sebagai wakil ketua.

Penetapan pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon itu dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (23/10/2024). Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Cirebon.

Dalam rapat paripurna tersebut juga turut dilakukan prosesi pengucapan sumpah janji ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Pengucapan sumpah janji tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Cirebon, Achmad Ukayat.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029 ini dijabat oleh Sophi Zulfia yang merupakan kader partai PDI Perjuangan. Sementara yang menjadi wakil ketua adalah Nana Kencanawati kader Gerindra Hasan Basori adalah politisi PKB dan Teguh Rusiana Merdeka merupakan politisi Partai Golkar.

Dalam sambutannya, Sophi Zulfia Menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD sementara yang telah memimpin selama satu bulan. Sehingga tahapan proses penetapan pimpinan DPRD definitif dapat berjalan dengan lancar.

"Jabatan ini merupakan tanggung jawab besar, kepercayaan ini bukan hadiah melainkan amanah dengan integritas dan komitmen untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Ia juga menyoroti soal masih adanya praktik alih fungsi lahan yang selama ini menjadi persoalan. Oleh karena itu, dengan keberadaan lahan abadi harus dipertahankan agar kebutuhan pangan tetap terjaga.

"Dengan menetapkan lokasi lahan abadi, maka seharusnya tidak ada lagi alih fungsi lahan. Jadi harus menetapkan RTRW yang jelas," bebernya.

Ia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk berpihak kepada petani dan nelayan. Mengingat selama ini Kabupaten Cirebon dikenal sebagai penghasil beras dan hasil laut.

"Kami meminta kepada pemerintah daerah salah sasaran, jangan sampai rakyat miskin semakin sulit," pungkasnya.

Sorotan Sekda Pada Penambahan Sampah ke Sarimukti

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman terus menyoroti daerah-daerah yang rajin setor sampah ke TPPAS Sarimukti. Ada dua daerah yang Herman puji yakni Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, sementara ada dua daerah yang masih dapat wanti-wanti darinya.

"Kabupaten Bandung dari 70 ritase menjadi 40 sudah dilakukan, bagus, tapi harus betul-betul dicek jangan sampai ada yang dibuang ke sungai Citarum," ucap Herman, Rabu (23/10/2024).

Empat kabupaten dan kota di Bandung Raya akan mengurangi ritase pengiriman sampah ke TPA Sarimukti. Pengurangan ritase sampah juga sudah dilakukan oleh Kota Cimahi. Dari sebelumnya 37 rit per hari kini turun menjadi 25 rit, dari target 17 rit.

Namun Kota Bandung malah mengalami peningkatan ritase menjadi 180 rit per hari. Sementara targetnya adalah dari 170 rit berkurang menjadi 140 rit. Peningkatan ritase juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat yakni menjadi 25 rit per hari dari target 17 rit.

"Sesuai kesepakatan ritase sampah Kota Bandung dari 170 rit per hari berkurang menjadi 140 rit, tapi faktanya hari ini malah naik menjadi 180," ucap Herman.

"KBB dari 20 ke 17 faktanya jadi 25, nambah. Pokoknya penurunan ritase ini harus tercapai oleh semuanya," sambungnya.

Perhatian Herman soal sampah semakin ketat, sebab ia menyebut Bandung Raya berpotensi kembali darurat sampah jika pemerintah lengah. Seperti diketahui, TPA Sarimukti dikatakan sudah overload 1.000% sebab yang seharusnya hanya menampung 2 juta meter kubik sampah, kini sudah menampung sebanyak 24 juta meter kubik sampah. Bila kondisi tersebut dibiarkan maka akan terjadi 'ledakan sampah'.

"Saat ini belum darurat tapi kalau dibiarkan bisa darurat, makanya Pak Gubernur meminta untuk antisipatif caranya bangun komunikasi dengan semua pihak termasuk dengan aktivis lingkungan," ujar Herman.

Selain komitmen bersama, beragam langkah pun dilakukan Pemprov Jabar salah satunya menggandeng aktivis lingkungan dalam menangani persoalan sampah di Bandung Raya. Para aktivis lingkungan diajak menyampaikan gagasannya terkait penanganan sampah di hadapan Herman.

Ia mengatakan, persoalan sampah di Bandung Raya menjadi tanggung jawab bersama. Sebelum dinyatakan darurat sampah pihaknya melakukan berbagai langkah antisipatif. Salah satunya membangun komunikasi dengan berbagai pihak termasuk aktivis atau pegiat lingkungan.

"Kami mendapatkan banyak feedback, masukan dan kritikan, yang penting kita lakukan perbaikan. Bagi kami Bandung Raya tidak boleh terjadi 'ledakan sampah' dan kapasitas Sarimuktinya bisa cukup sampai 2027," tuturnya.

Herman mengungkapkan saat pertemuan dengan para aktivis lingkungan, ada banyak masukan penting. Ia berkomitmen akan terus melakukan perbaikan agar tidak terjadi ledakan sampah dan TPPAS Sarimukti bisa bertahan hingga 2027 sebelum digantikan oleh TPPAS Legoknangka.