Setidaknya ada tujuh penasihat khusus yang dilantik, dan nama-nama yang menduduki posisi ini tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Mereka adalah tokoh-tokoh berpengalaman yang telah berkiprah lama di bidang masing-masing. Berikut ini adalah daftar lengkap penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto:
1. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.
![]() |
Muhadjir Effendy dipercaya menjadi Penasihat Khusus Presiden untuk urusan Haji. Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini akan membantu mengawal kebijakan haji dan memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Muhadjir dikenal dengan berbagai pernyataan terkait pendidikan yang sering menarik perhatian publik.
Muhadjir Effendy merupakan sosok yang berpengalaman di bidang pendidikan. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari 2016 hingga 2019 dalam kabinet yang sama. Sebelum masuk ke pemerintahan, Muhadjir memiliki latar belakang akademis yang kuat. Ia menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selama tiga periode berturut-turut, dari 2000 hingga 2016.
Di bidang akademis, Prof. Muhadjir memiliki gelar doktor dalam bidang ilmu sosial dan politik serta telah lama terlibat dalam pengembangan pendidikan, khususnya di lingkungan Muhammadiyah. Ia juga dikenal sebagai seorang akademisi dengan spesialisasi dalam manajemen pendidikan dan kebijakan publik.
Dengan kombinasi pengalaman dalam dunia pendidikan, politik, dan pemerintahan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy menjadi tokoh penting dalam berbagai aspek pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.
2. Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D.
![]() |
Purnomo Yusgiantoro ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Energi. Purnomo bukan sosok asing dalam pemerintahan Indonesia. Ia telah lama berkiprah sebagai pejabat penting, terutama di bidang energi dan pertahanan.
Lahir di Semarang pada 16 Juni 1951, Purnomo Yusgiantoro memiliki karier panjang di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari 2000 hingga 2009. Setelah itu, Purnomo diangkat menjadi Menteri Pertahanan (2009-2014), posisi yang ia emban dengan kontribusi signifikan bagi pertahanan nasional.
Purnomo juga memiliki latar belakang pendidikan yang sangat kuat, dengan gelar PhD di bidang Ekonomi Mineral dari Colorado School of Mines (1998), serta gelar MA di bidang Ekonomi dari University of Colorado (1988) dan MSc dalam Teknik Perminyakan dari Colorado School of Mines (1986). Gelar sarjana Teknik Perminyakan diperolehnya dari Institut Teknologi Bandung (1974).
Sebagai akademisi, ia aktif menulis berbagai publikasi di bidang energi dan pertahanan, baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah. Dengan pengalamannya yang luas, Purnomo Yusgiantoro diharapkan mampu memberikan masukan strategis dalam kebijakan energi di pemerintahan Prabowo, mendukung Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan.
3. Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.
![]() |
Bambang Brodjonegoro dipercaya menjadi Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi. Sebelum berperan sebagai penasihat, ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia memiliki pengalaman panjang di pemerintahan, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan dan riset.
Bambang dikenal sebagai mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2016-2019) yang berperan penting dalam proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Di bawah kepemimpinannya, kajian komprehensif mengenai alasan strategis pemindahan ibu kota dilakukan, dengan pertimbangan geografis, ekonomi, dan lingkungan. Keputusannya menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon lokasi ibu kota baru menjadi langkah penting dalam sejarah pembangunan Indonesia.
Selain itu, Bambang juga menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam Kabinet Indonesia Maju (2019-2024). Dalam posisinya tersebut, ia memimpin berbagai inisiatif penting dalam riset dan teknologi, termasuk pengembangan kendaraan listrik dan inovasi lingkungan yang berkelanjutan.
Bambang memiliki latar belakang akademis yang kuat, dengan gelar PhD di bidang Tata Wilayah dan Perkotaan dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Dengan pengalaman yang luas di bidang perencanaan pembangunan dan teknologi, ia dipercaya oleh Prabowo untuk memberikan masukan strategis dalam pemerintahan, terutama di sektor ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Sebagai penasihat Prabowo, Bambang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan strategis yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan daya saing Indonesia di bidang riset dan inovasi.
4. Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M.
![]() |
Dudung Abdurachman diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk urusan Pertahanan dan Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini akan berperan penting dalam merumuskan kebijakan pertahanan dan industri strategis.
Dudung memiliki latar belakang militer yang kuat, dengan berbagai posisi strategis yang pernah diembannya. Dudung lahir di Bandung pada 19 November 1965, dari pasangan Nasuha, seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Bakangdam III/Siliwangi, dan Nasyati. Lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1988 ini berasal dari kecabangan infanteri.
Dalam perjalanan kariernya di TNI, ia memulai sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0406/Musi Rawas di Sumatera Selatan, dan kemudian menjadi Dandim 0418/Palembang pada tahun 2006 hingga 2008.
Setelah beberapa penugasan, Dudung terus naik pangkat hingga menduduki posisi penting seperti Aspers Kasdam VII/Wirabuana dengan pangkat Kolonel pada tahun 2010 dan Danrindam II/Sriwijaya. Ia juga pernah menjabat sebagai Dandenma Mabes TNI dan menjadi Brigadir Jenderal ketika diangkat sebagai Wakil Gubernur Akmil dari 2015 hingga 2016. Kemudian, ia menjabat Gubernur Akmil dengan pangkat Mayor Jenderal pada tahun 2018.
Karier Dudung semakin gemilang ketika diangkat sebagai Pangdam Jaya pada tahun 2020, di mana ia mendapat perhatian publik atas perannya dalam beberapa kebijakan besar. Ia juga diangkat sebagai Pangkostrad pada tahun 2021 sebelum akhirnya dilantik menjadi KSAD menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang diangkat sebagai Panglima TNI.
Selain keahlian militernya, Dudung memiliki latar belakang akademis yang kuat, dengan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), Magister Manajemen (M.M.), serta gelar doktor (Ph.D) di bidang pertahanan. Hal ini menjadikannya seorang pemimpin dengan pandangan yang komprehensif, baik dari sisi militer maupun akademis.
Sebagai penasihat Prabowo, Dudung diharapkan memberikan kontribusi dalam urusan pertahanan dan keamanan nasional. Pengalaman dan kepemimpinannya di berbagai posisi strategis militer memberikan fondasi yang kuat untuk mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan serta merumuskan kebijakan pertahanan yang berkelanjutan.
5. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K)
![]() |
Terawan Agus Putranto, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Kabinet Indonesia Maju, kini dipercaya sebagai Penasihat Presiden Prabowo Subianto dalam bidang kesehatan nasional. Purnawirawan jenderal TNI ini dilantik bersama beberapa penasihat lain, termasuk Muhadjir Effendy dan Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam peran barunya, Terawan menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan tugas dengan komitmen sebagai seorang tentara, bahkan setelah pensiun dari dinas aktif.
Terawan, yang lahir di Yogyakarta pada 5 Agustus 1964, memiliki latar belakang akademis yang kuat di bidang kedokteran. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1990, sebelum melanjutkan kariernya di militer sebagai dokter TNI AD. Pendidikan spesialis radiologi kemudian ditempuhnya di Universitas Airlangga, tempat ia lulus pada 2004, dan selanjutnya meraih gelar subspesialis pada 2009.
Kiprah akademis Terawan terus berlanjut dengan studi doktoral di Universitas Hasanuddin, yang diselesaikannya pada 2016. Sebagai dokter militer, Terawan dikenal atas pengabdiannya di bidang radiologi, dan ia sempat menjadi sorotan dengan metode kontroversial "cuci otak" untuk penanganan stroke, yang menuai berbagai tanggapan dari kalangan medis dan publik.
Sebagai Menteri Kesehatan, Terawan memainkan peran penting dalam menangani pandemi COVID-19 pada masa awal penyebarannya di Indonesia. Meskipun masa jabatannya berakhir di tengah krisis, ia tetap aktif di dunia kesehatan dan kini kembali mendapat tanggung jawab strategis di pemerintahan Prabowo, diharapkan memberikan pandangan dan nasihat terkait kebijakan kesehatan nasional yang efektif.
Dengan latar belakang militer, kedokteran, dan pengalaman di pemerintahan, Terawan diharapkan dapat mengoptimalkan perannya sebagai penasihat untuk membantu menciptakan kebijakan kesehatan yang kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan kesehatan nasional yang kompleks.
6. Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan
![]() |
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Luhut Binsar Pandjaitan, tokoh senior dalam pemerintahan Indonesia, kini dipercaya menjadi Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto. Luhut lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, pada 28 September 1947. Ia dikenal sebagai figur dengan karier cemerlang di berbagai bidang, baik di militer maupun pemerintahan.
Mengawali kariernya di dunia militer, Luhut adalah pendiri dan Komandan pertama Detasemen 81 (unit antiteror Kopassandha, yang kini dikenal sebagai Kopassus). Berbagai jabatan strategis pernah diembannya, termasuk Komandan Grup 3 Kopassandha, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), serta Komandan Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD. Luhut dikenal memiliki pengalaman luas di medan tempur serta kepemimpinan militer.
Karier Luhut di pemerintahan dimulai ketika ia menjadi Duta Besar RI untuk Singapura pada 1999-2000. Ia kemudian dipercaya sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI pada 2000-2001. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Luhut memegang beberapa jabatan strategis, di antaranya:
Luhut juga pernah memegang peran penting seperti Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali, serta Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tahun 2022.
Pada pemerintahan Prabowo Subianto, Luhut Binsar Pandjaitan kembali diberikan peran penting. Ia diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden dengan dua jabatan sekaligus: Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) dan Penasihat Khusus bidang Digitalisasi. Dengan pengalaman dan keahlian dalam urusan energi serta teknologi, Luhut diharapkan memainkan peran besar dalam kebijakan energi nasional dan transformasi digital di era Prabowo.
7. Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto
![]() |
Wiranto, yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, kini dipercaya menjadi Penasihat Khusus Presiden untuk urusan Politik dan Keamanan. Pengalaman panjang Wiranto di bidang keamanan nasional akan sangat berguna dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan negara.
Pria kelahiran Yogyakarta, 4 April 1947, ini telah menorehkan banyak prestasi selama berkarier di militer dan pemerintahan. Karier militer Wiranto dimulai dengan gemilang ketika ia menjadi ajudan Presiden Soeharto dari 1987 hingga 1991. Setelah tugas itu, ia menempati berbagai posisi strategis di lingkungan militer, termasuk sebagai Kepala Staf Daerah Militer Jaya (Kasdam Jaya), Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya), Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), hingga menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Pada tahun 1998, di puncak karier militernya, Wiranto diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) oleh Presiden Soeharto dan tetap mempertahankan posisinya ketika Presiden B.J. Habibie menggantikan Soeharto di tengah situasi transisi nasional yang kritis.
Setelah pensiun dari dinas militer aktif pada usia 52 tahun, Wiranto memulai karier politiknya dengan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Meskipun kemudian dinonaktifkan dan mengundurkan diri, ia tetap aktif di dunia politik.
Pada tahun 2004, Wiranto mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Salahuddin Wahid sebagai pasangannya, namun tidak terpilih. Ia kemudian mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada 21 Desember 2006 dan menjabat sebagai ketua umum partai tersebut hingga beberapa tahun kemudian. Pengalaman panjangnya di militer dan dunia politik diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Itu dia 7 penasihat Prabowo di Kabinet Merah Putih dan profilnya. Semoga membantu!
(tya/tey)