.webp)
Pemkot Bandung diminta segera bertindak mengatasi kecemasan seribuan siswa SDN 026 Bojongloa yang terancam mengungsi karena polemik sengketa tanah.
SDN 026 Bojongloa awalnya berdiri di atas tanah wakaf tokoh setempat. Namun kemudian, pihak ahli waris memenangkan gugatan di Mahkamah Agung (MA) dan membuat nasib siswa-siswi di sana terancam.
Ketua Komisi D DPRD kota Bandung Iman Lestariyono mengusulkan agar Dinas Pendidikan Kota Bandung dan para penggugat untuk duduk bersama kembali untuk melakukan renegosiasi di kasus sengketa lahan SDN Bojongloa 026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beberapa waktu lalu kami rapat kerja dengan berbagai pihak terkait masalah ini. Namun, kami dari DPRD berharap pertama ada renegosiasi pertimbangan kemanusiaan sampai dengan pergantian tahun ajaran baru dan tahap kedua skema sewa masa transisi sebelum Pemkot mendapatkan pengganti gedung sekolah baru yang representatif ," kata Iman, Jumat (4/10/2024).
Iman mengingatkan Pemkot Bandung untuk menganggarkan biaya sewa SDN Bojongloa 026 bila kedua belah pihak sepakat. Sebab, dalam waktu akan ada pembahasan terkait APBD murni tahun 2025.
"Dalam sebulan ini ada pembahasan APBD murni tahun anggaran 2025. Jangan sampai, bila nantinya kedua belah pihak sepakat untuk disewakan sementara ternyata anggarannya tidak dianggarkan. Tapi akan saya ingatkan dan jadi atensi Komisi D dan kebetulan saya anggota Banggar juga jadi akan kami kawal bersama," tegasnya.
Dia juga mengungkapkan, DPRD Kota Bandung mendorong Pemkot untuk membeli lahan dan mendirikan gedung sekolah baru untuk SDN 026 Bojongloa. Namun, hal itu merupakan program jangka panjang karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemkot Bandung.
Selain itu, Iman juga menegaskan agar tidak ada permainan dari rencana pembelian lahan untuk sekolah. Menurutnya, DPRD Kota Bandung akan terus mengawasi langkah Pemkot dalam menyelesaikan polemik SDN 026 Bojongloa.
"Membeli lahan dan membangun sekolah baru itu salah satu solusi juga. Namun, itu bukan solusi jangka pendek dan prosesnya bila Pemkot membeli lahan dan membangun sekolah itu prosesnya panjang," ujarnya.
"Apalagi bila ada permainan dari oknum-oknum. Tapi masalah usulan terkait pembelian lahan dan pembangunan sekolah akan kami bicarakan lebih intens," tutup Iman.
(bba/iqk)
