.webp)
Akademisi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan memberi rapor merah untuk birokrasi di Kota Bandung. Kasus korupsi yang kembali mencoreng wajah Kota Bandung jadi alasannya.
Seperti diketahui, KPK baru-baru ini 5 orang ditahan KPK atas dugaan korupsi Bandung Smart City. Kelimanya ialah eks Sekda Ema Sumarna, tiga anggota DPRD Bandung periode 2024-2029 Ahmad Nugraha, Riantono, Yudi Cahyadi dan anggota DPRD Bandung periode 2019-2024 Ferry Cahyadi.
Sebelum itu, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Wali Kota Bandung Yana Mulyana bersama sejumlah orang dari kalangan birokrat seperti eks Kadishub Dadang Darmawan serta eks Sekdishub Khairul Rijal dalam kasus yang sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merespon hal itu, Kepala Prodi Ilmu Hukum UPI Cecep Darmawan menyebut, warga Bandung sangat prihatin tindakan rasuah kembali mencoreng wajah Kota Bandung. Dia mengatakan, pernyataan birokrasi bersih yang dicanangkan Kota Bandung hanya sebatas seremonial belaka.
Karena itu, Cecep menegaskan, masalah integritas jadi hal yang mesti diperhatikan dan dijaga baik-baik oleh para calon pemimpin dan juga anggota DPRD Kota Bandung yang baru dilantik.
"Jadi warga Bandung amat prihatin dengan fenomena korupsi seperti itu, yang dicanangkan reformasi birokrasi, birokrasi bersih itu hanya lip service aja. Ini harus jadi warning kepada calon wali kota yang baru dan anggota DPRD yang baru," tegasnya, Kamis (3/10/2024).
"Yang gitu sudahlah, itu harus jadi fenomena terakhir di Kota Bandung dan tunjukkan bahwa mereka yang di puncak pimpinan, di DPRD itu menjadi role model bagi masyarakat dan sudah saatnya Bandung dibangun dengan pemerintah yang anti korupsi," lanjutnya.
Cecep juga mengungkap, budaya gratifikasi sudah mengakar kuat di birokrasi Kota Bandung. Karena itu, dia menyebut birokrasi Kota Bandung termasuk yang buruk di Tanah Air.
"Jadi birokrasi Kota Bandung itu birokrasi yang buruk ya, dan bukan cuma buruk dari sisi integritas tapi buruk juga dari sisi pelayanan. Pantas saja Kota Bandung susah maju, jalan macet, sampah numpuk karena birokrasi dan pelayanannya buruk," tegasnya.
Untuk mengatasi buruknya birokrasi di Kota Bandung, Cecep beranggapan perlu ada penanganan secara pararel yang dilakukan, dimulai dari proses rekrutmen politik yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Saya kira harus ada sinergi pararel mulai dari rekrutmen politik, anggota dewan, birokrasi juga gak ada lagi main uang untuk kepala dinas harus transparan akuntabel," jelas Cecep.
(bba/mso)
